Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Kompas.com - 09/07/2020, 16:55 WIB
Desy Ratnasari saat masih jadi Anggota Komisi VIII DPR RI, Kompas.com/Rahmat Rahman PattyDesy Ratnasari saat masih jadi Anggota Komisi VIII DPR RI,
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari, mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpikir panjang sebelum berbicara pembelajaran berbasis teknologi.

Desy mengatakan, jika Kemendikbud berencana menjadikan pembelajaran campuran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka harus bersifat jangka panjang.

"Saya inginnya ketika kita membuat peta jalan pendidikan nasonal, apalagi ini terkait dengan memasukkan pembelajaran jarak jauh menjadi satu bagian alternatif dari satu bagian pembelajaran yang sudah ada saat ini, bersifat long term atau jangka panjang," kata Desy dalam rapat bersama Kemendikbud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Ia berharap kebijakan pembelajaran berbasis teknologi ini tidak akan berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.

Desy tidak ingin kebijakan pendidikan berganti-ganti tiap ganti menteri. Menurut Desy, hal tersebut hanya akan menyulitkan orang tua, siswa, dan para guru.

"Mau presidennya ganti berapa orang, mau menterinya di-reshuffle berapa kali, tapi platform ini ataupun peta jalan ini tidak berubah, sehingga enggak galau para tenaga pendidiknya, tidak galau anak-anak, dan tidak galau juga orang tua untuk melakukan adaptasi," tuturnya.

Menurutnya, pemaparan Kemendikbud mengenai pembelajaran berbasis teknologi masih sangat umum dan normatif.

Desy pun meminta Kemendikbud merencanakannya secara matang jika mau serius menerapkan pembelajaran berbasis teknologi.

"Semuanya masih bersifat payung besar, normatif, tapi belum tahu mengupasnya mau pakai pisau apa, disajikannya mau pakai piring yang mana, berapa besar porsinya sehingga kami juga bisa melakukan pemikiran pengawasan anggaran, sehingga ini bisa memungkinkan dalam jangka waktu berapa tahun," ujar Desy.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pembelajaran berbasis teknologi akan terus digunakan pasca pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Nasional
Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Saksi Sebut Bandara Soekarno-Hatta Rugi Rp 16 Juta karena Massa Penyambut Rizieq Rusak Fasilitas

Nasional
Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Mahfud: Kasus BLBI Adalah Limbah Masalah Lama!

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Mahfud Ungkap Alasan Presiden Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI

Nasional
Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Setuju Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Pimpinan Komisi X: 80 Persen Penelitian Ada di PT

Nasional
Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Nasional
Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X