Anggota Komisi X: Pembelajaran Berbasis Teknologi Harus Bersifat Jangka Panjang

Kompas.com - 09/07/2020, 16:55 WIB
Desy Ratnasari saat masih jadi Anggota Komisi VIII DPR RI, Kompas.com/Rahmat Rahman PattyDesy Ratnasari saat masih jadi Anggota Komisi VIII DPR RI,
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari, mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpikir panjang sebelum berbicara pembelajaran berbasis teknologi.

Desy mengatakan, jika Kemendikbud berencana menjadikan pembelajaran campuran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka harus bersifat jangka panjang.

"Saya inginnya ketika kita membuat peta jalan pendidikan nasonal, apalagi ini terkait dengan memasukkan pembelajaran jarak jauh menjadi satu bagian alternatif dari satu bagian pembelajaran yang sudah ada saat ini, bersifat long term atau jangka panjang," kata Desy dalam rapat bersama Kemendikbud di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Ia berharap kebijakan pembelajaran berbasis teknologi ini tidak akan berubah-ubah seiring pergantian kepemimpinan.

Desy tidak ingin kebijakan pendidikan berganti-ganti tiap ganti menteri. Menurut Desy, hal tersebut hanya akan menyulitkan orang tua, siswa, dan para guru.

"Mau presidennya ganti berapa orang, mau menterinya di-reshuffle berapa kali, tapi platform ini ataupun peta jalan ini tidak berubah, sehingga enggak galau para tenaga pendidiknya, tidak galau anak-anak, dan tidak galau juga orang tua untuk melakukan adaptasi," tuturnya.

Menurutnya, pemaparan Kemendikbud mengenai pembelajaran berbasis teknologi masih sangat umum dan normatif.

Desy pun meminta Kemendikbud merencanakannya secara matang jika mau serius menerapkan pembelajaran berbasis teknologi.

"Semuanya masih bersifat payung besar, normatif, tapi belum tahu mengupasnya mau pakai pisau apa, disajikannya mau pakai piring yang mana, berapa besar porsinya sehingga kami juga bisa melakukan pemikiran pengawasan anggaran, sehingga ini bisa memungkinkan dalam jangka waktu berapa tahun," ujar Desy.

Baca juga: Faktor SDM dan Teknologi Belum Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, mengatakan pembelajaran berbasis teknologi akan terus digunakan pasca pandemi Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X