Menko PMK: Jangan Ada Klaster Baru dari Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

Kompas.com - 09/07/2020, 16:37 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan jangan sampai ada klaster baru dari penyelenggaraan shalat Idul Adha.

Untuk itu, ia mengatakan pelaksanaan shalat Idul Adha akan dilakukan seperti pelaksanaan shalat Idul Fitri kemarin dengan mempertimbangkan zonasi daerah berdasarkan tingkat penularan Covid-19.

"Kita nilai kemarin waktu penyelenggaraan Idul Fitri cukup baik walaupun kemarin tak ada pernyataan secara resmi," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

"Tapi berangkat dari penyelenggaraan kemarin, kita harap di penyelenggaraan shalat Idul Adha ini lebih baik dan lebih aman dan jangan sampai ada klaster baru dari penyelenggaraan Idul Adha ini," lanjut dia.

Muhadjir menambahkan penyelenggaraan shalat Idul Adha juga melibatkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Nantinya Gugus Tugas akan menentukan daerah mana saja yang bisa menyelenggarakan shalat Idul Adha secara besar-besaran.

Baca juga: Masjid Istiqlal Tak Selenggarakan Shalat Idul Adha

Kendati nantinya Gugus Tugas membolehkan suatu daerah menggelar shalat Idul Adha besar-besaran, Muhadjir mengatakan ibadah tersebut juga tetap disertai pelaksanaan protokol kesehatan.

"Jadi yang dipakai landasan penerapan zona itu informasi detail dari Gugus Tugas. Jadi pada level paling kecil dari tiap zona. Jadi ada daerah yang dinyatakan merah, tapi ada desa-desa yang dinyatakan hijau, nah yang tahu persis itu Gugus Tugas daerah," kata Muhadjir.

"Nanti mereka yang umumkan. Karena itu kerjas ama antara pihak penyelenggara shalat dengan Gugus Tugas, Polri, dan Pemda itu menjadi sangat penting dan tadi Menag juga sudah menjanjikan bahwa seluruh aparat di Kemenag akan dikerahkan," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X