Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Kompas.com - 09/07/2020, 15:11 WIB
K.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) DOK/WapresRIK.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perlu ada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk dapat memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, revisi RPJMN perlu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar produktif di masa pandemi Covid-19.

"Menurut saya kita perlu merevisi RPJMN dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-60 dan 61 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Termasuk juga untuk menata kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda agar target kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai pada akhir pemerintahan 2024 nanti.

"Jadi penyesuaian-penyesuaian, revisi akan dilakukan," kata dia.

Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi di Tanah Air juga baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang sehingga sejumlah upaya pemulihan pun dilakukan.

Ia juga optimistis pemerintah bisa melewati masa-masa sulit selama 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita meyakini bisa melewati masa sulit selama 2020-2021 sehingga akan cepat tumbuh kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan meningkatnya kemampuan pada tahun itu," kata dia.

"Berbagai proyek yang sekarang ditunda nanti dapat digulirkan kembali karena itu sasaran kita juga," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan refocusing anggaran pada beberapa bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial.

Termasuk penundaan beberapa proyek berbiaya besar hingga 2022-2023 mendatang untuk memprioritaskan bidang-bidang terdampak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X