Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Kompas.com - 09/07/2020, 15:11 WIB
K.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) DOK/WapresRIK.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perlu ada revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk dapat memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Menurut Ma'ruf, revisi RPJMN perlu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar produktif di masa pandemi Covid-19.

"Menurut saya kita perlu merevisi RPJMN dalam arti lebih memberikan prioritas pada kegiatan yang benar-benar produktif," kata Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum secara daring kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-60 dan 61 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Termasuk juga untuk menata kembali kegiatan-kegiatan yang tertunda agar target kesejahteraan masyarakat tetap dapat tercapai pada akhir pemerintahan 2024 nanti.

"Jadi penyesuaian-penyesuaian, revisi akan dilakukan," kata dia.

Menurut Ma'ruf Amin, ekonomi di Tanah Air juga baru akan pulih pada tahun 2022 mendatang sehingga sejumlah upaya pemulihan pun dilakukan.

Ia juga optimistis pemerintah bisa melewati masa-masa sulit selama 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 ini.

"Kita meyakini bisa melewati masa sulit selama 2020-2021 sehingga akan cepat tumbuh kembali pada tahun 2022 dan 2023 dengan meningkatnya kemampuan pada tahun itu," kata dia.

"Berbagai proyek yang sekarang ditunda nanti dapat digulirkan kembali karena itu sasaran kita juga," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan refocusing anggaran pada beberapa bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, dan penanganan dampak sosial.

Termasuk penundaan beberapa proyek berbiaya besar hingga 2022-2023 mendatang untuk memprioritaskan bidang-bidang terdampak.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X