WNA yang Hendak Masuk RI Wajib Tunjukkan Hasil Tes PCR Negatif

Kompas.com - 09/07/2020, 13:45 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu) Andy Rachmianto mengatakan seluruh warga negara asing ( WNA) yang akan masuk ke Indonesia harus menjalani tes polymerase chain reaction (CSR) dengan hasil negatif.

Kemenlu juga menegaskan hanya WNA tertentu yang boleh masuk ke Tanah Air selama pandemi Covid-19.

"Kita buka buat beberapa warga asing yang punya persyaratan misalnya, kalangan diplomat," ujar Andy dalam talkshow yang digelar daring bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Jangan Mimpi Pandemi Covid-19 Akan Selesai Tahun Ini

"Selain itu juga dibuka untuk WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)," lanjutnya.

Adapun protokol kesehatan yang harus dipatuhi yakni, pertama, sebelum masuk ke Tanah Air mereka harus melakukan tes PCR yang hasilnya negatif.

Tes ini harus dilakukan sebelum WNA masuk ke Indonesia.

"Jangka waktunya, hasil negatifnya satu pekan. Jadi mereka harus ambil tes PCR ini sepekan sebelum mereka masuk ke Indonesia," tutur Andy.

Jika sudah mendarat di bandara atau tiba di pelabuhan, WNA bisa menunjukkan hasil negatif dari tes PCR itu.

Kemudian, di bandara atau pelabuhan, para WNA akan diminta mengisi kartu kesehatan, menjalani cek suhu tubuh dan sebagainya.

"Tapi kalau sudah punya PCR negatif, pada prinsipnya WNA sudah bisa langsung melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Misal Jakarta atau tempat lain di Indonesia," ungkap Andy.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X