Kronologi Ekstradisi Maria Pauline, dari Beograd hingga Jakarta

Kompas.com - 09/07/2020, 13:05 WIB
tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa Dok. KOMPASTV/KEMENKUMHAMtersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membeberkan kronologi upaya membawa pulang buron pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa ke Indonesia.

Titik terang membawa pulang Maria muncul ketika Maria ditangkap Interpol di Bandara Internasional Nikola Tesla, Beograd, 16 Juli 2019.

"Setelah tertangkapnya, kita turut merespons pemberitahuan dari Pemerintah Serbia, Interpol Serbia," kata Yasonna dalam konferensi pers dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (9/7/2020).

Informasi penangkapan Maria itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan percepatan ekstradisi yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada 31 Juli 2019 dan 3 September 2019.

Baca juga: Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Serbia.

Ia menyebutkan, staf Kemenkumham dan Divisi Hubungan Internasional dikirim ke Serbia untuk melakukan negosiasi.

"Saya melaporkannya kepada Presiden melalui Pak Mensesneg bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy. Karena kalau kita lewat tanggal 16 (Juli 2019), masa penahanannya (Maria) akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan," kata Yasonna.

Akhirnya, Maria pun diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada Rabu (8/7/2020) sore melalui Ditjen AHU selaku otoritas pusat Indonesia.

"Ditjen AHU menandatangani penerimaannya, kemudian kita serahkan ke Bareskrim dan beliau dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol," ujar Yasonna.

Baca juga: Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Yasonna menuturkan, selama perjalanan di udara, Maria yang tangannya dalam kondisi terikat selalu diapit personel Bareskrim.

"Selama penerbangan berjalan lancar, tidak ada kurang satu apa pun dan pada hari ini kita berhasil membawanya ke Indonesia," kata Yasonna.

Diketahui, Maria Pauline Lumowa merupakan salah seorang tersangka perkara pembobolan kas BNI Cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1,7 triliun lewat letter of credit (L/C) fiktif yang sudah buron selama 17 tahun.

Kasus itu berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003.

Ketika itu, BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dollar AS dan 56 juta euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun sesuai kurs saat itu kepada perusahaan Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Baca juga: Maria Pauline Lumowa Buron Selama 17 Tahun, Mahfud: Bayangkan kalau Lolos

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapatkan bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI.

Pada Juni 2003, BNI mencurigai transaksi keuangan PT Gramarindo Group dan mulai melakukan penyelidikan. Hasilnya, didapati bahwa perusahaan itu tak pernah melakukan ekspor.

Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, tetapi Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X