Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesona Papua Diharapkan Hadir di Televisi dengan Wajah Positif

Kompas.com - 09/07/2020, 09:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan Nuning Rodiyah mengatakan, lembaga penyiaran harus memberikan kontribusi atas peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Hal ini disampaikan Nuning dalam diskusi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia bertajuk "Menjaga Integrasi Nasional Melalui Penyiaran" pada Rabu (8/7/2020).

"Dengan mengoptimalkan fungsi informasi dan pendidikan dalam lembaga penyiaran," kata Nuning dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Nuning mengapresiasi televisi lokal di Papua yang berinisiatif memberikan program belajar dari rumah untuk masyarakat Papua. 

Baca juga: Yenny Wahid: Jarang Sekali Kita Lihat Orang Papua Direpresentasikan dalam Iklan di TV

Menurut Nuning, dalam menjaga penyiaran di Papua membutuhkan pelayanan akses informasi, termasuk kesiapan untuk infrastruktur di seluruh pelosok Papua.

Ia juga berharap, dalam membuat konten, lembaga penyiaran dapat memberikan ruang terhadap masyarakat Papua yang dikemas positif dan penuh harapan

"Papua ini memiliki potensi yang luar biasa, Kita harus mendorong Papua melihat dunia dan dunia melihat Papua secara positif dan penuh harapan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, saat ini konten siaran masih bias dengan kepentingan Jakarta dan pulau Jawa, sehingga kurang memberikan porsi yang proporsional untuk daerah lain di luar pulau Jawa, khususnya Papua.

"Konten penyiaran harus bermutu tinggi, tidak bias Jakarta, serta dapat mendidik publik mengenai keragaman identitas bangsa Indonesia," kata Yan.

Baca juga: Veronica Koman: Mau Bicara soal Papua Memang Sulit Setengah Mati

Yan juga mengingatkan, frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah milik publik.

Oleh karenanya, ia menyayangkan, jika publik menganggap frekuensi yang digunakan lembaga penyiaran adalah perusahaan atau pemerintah.

"Selain itu, seharusnya pula konten siaran disi dengan wawasan mengenai keindonesiaan yang meliputi dari Sabang hingga Merauke," ucapnya.

Lebih lanjut, Yan Permenas berpesan, agar lembaga penyiaran membuka ruang sebesar-besarnya untuk menampilkan pesona Papua di layar kaca.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dipercepat

Selain itu, ia berharap publik membuka diri terhadap warga asli Papua yang hadir di layar kaca televisi.

"Sama seperti orang Papua yang selalu menerima semua orang dari Sabang sampai Merauke yang ada di Papua," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com