Jokowi: Hanya Belanja Pemerintah yang Mampu Gerakkan Ekonomi Saat Ini

Kompas.com - 09/07/2020, 05:07 WIB
Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19. Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo pada Kamis (25/6/2020) pagi, bertolak menuju Jawa Timur. Ini adalah pertama kalinya Jokowi melakukan kunjungan kerja di masa new normal atau tatanan baru pandemi virus corona Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.

Untuk itu, ia meminta para menterinya membelanjakan anggaran kementerian dengan cepat agar perekonomian masyarakat bisa hidup kembali.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7/2020) melalui video yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (8/8/2020).

Baca juga: Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

"Terus dalam situasi ekonomi seperti ini siapa yang bisa menggerakkan ekonomi. Enggak ada yang lain, kecuali belanja pemerintah. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya dipercepat. Terutama yang anggarannya gede-gede," kata Jokowi.

"Ini Kemendikbud, ada Rp 70,7 triliun. Kemensos Rp 104,4 triliun. Kemenhan Rp 117,9 triliun. Polri Rp 92,6 triliun," lanjut dia menyebut satu per satu kementerian dan lembaga dengan anggaran yang besar.

Jokowi pun meminta Kementerian dengan anggaran besar membuat standar operasional prosedur (SOP) pencairan anggaran yang sederhana.

Baca juga: Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Dengan demikian, anggaran bisa segera dibelanjakan dan menggerakkan perekonomian masyarakat yang terhambat pandemi Covid-19.

"Oleh sebab itu, tadi di depan saya sudah minta, kita harus memiliki sense of crisis yang sama. Regulasi sederhanakan, SOP sederhanakan. Sesuai dengan keadaan krisis yang kita hadapi," tutur Jokowi.

"Semua negara sekarang ini mengalami itu. Kerjanya cepet-cepetan. Ini kita berkejar-kejaran dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti chanel dari chanel normal ke chanel krisis," lanjut Presiden.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X