RUU HIP Dinilai Timbulkan Kontroversi, AHY: Demokrat Tegas Menolak

Kompas.com - 08/07/2020, 16:27 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Umum Partai Demokrat yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato saat Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3/2020). Dalam kongres tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang selanjutnya menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (8/7/2020).

AHY menegaskan Demokrat dan PKB menolak RUU HIP yang saat ini masuk sebagai Prolegnas Prioritas 2020 di DPR.

"Kami juga membahas sejumlah isu lain, bagaimana kami secara tegas menolak RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi," kata AHY dalam siaran langsung dari kantor DPP PKB, Jakarta.

Menurut dia, RUU HIP telah melahirkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi publik.

Baca juga: Bertemu AHY, Cak Imin: Kami Sepakat Kerja Sama Lebih Dalam di Pilkada

AHY menuturkan, situasi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini butuh penanganan yang serius. AHY berharap seluruh elemen bangsa fokus dengan pandemi Covid-19.

"Kami tidak ingin dalam situasi yang seharusnya bersatu karena krisis pandemi, kemudian ada gagasan-gagasan tertentu yang membelah kita, setback mundur ke belakang hanya karena isu yang tidak dibutuhkan hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan bahwa Demokrat dan PKB sepakat bekerja bersama di sejumlah daerah di Pilkada 2020.

Menurut AHY, kedua partai memiliki kesamaan pandangan terhadap kerangka bernegara dan berbangsa.

Baca juga: AHY Akan Temui Cak Imin, Bahas Koalisi Pilkada 2020

"Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya kedua partai," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun mengatakan, kedua partai telah sepakat berkoalisi di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Demokrat dan PKB merupakan sahabat lama.

"Kami sepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang pilkada," kata Cak Imin.

"Tadi dihitung sudah 30-an dengan Demokrat," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Soal Penembakan Pendeta Yeremia, Imparsial Minta Pemerintah Sebut Siapa Aparat yang Terlibat

Nasional
Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X