Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU HIP Dinilai Timbulkan Kontroversi, AHY: Demokrat Tegas Menolak

Kompas.com - 08/07/2020, 16:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (8/7/2020).

AHY menegaskan Demokrat dan PKB menolak RUU HIP yang saat ini masuk sebagai Prolegnas Prioritas 2020 di DPR.

"Kami juga membahas sejumlah isu lain, bagaimana kami secara tegas menolak RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi," kata AHY dalam siaran langsung dari kantor DPP PKB, Jakarta.

Menurut dia, RUU HIP telah melahirkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi publik.

Baca juga: Bertemu AHY, Cak Imin: Kami Sepakat Kerja Sama Lebih Dalam di Pilkada

AHY menuturkan, situasi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini butuh penanganan yang serius. AHY berharap seluruh elemen bangsa fokus dengan pandemi Covid-19.

"Kami tidak ingin dalam situasi yang seharusnya bersatu karena krisis pandemi, kemudian ada gagasan-gagasan tertentu yang membelah kita, setback mundur ke belakang hanya karena isu yang tidak dibutuhkan hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan bahwa Demokrat dan PKB sepakat bekerja bersama di sejumlah daerah di Pilkada 2020.

Menurut AHY, kedua partai memiliki kesamaan pandangan terhadap kerangka bernegara dan berbangsa.

Baca juga: AHY Akan Temui Cak Imin, Bahas Koalisi Pilkada 2020

"Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya kedua partai," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun mengatakan, kedua partai telah sepakat berkoalisi di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Demokrat dan PKB merupakan sahabat lama.

"Kami sepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang pilkada," kata Cak Imin.

"Tadi dihitung sudah 30-an dengan Demokrat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com