Salah satunya, kegagalan Partai Berkarya mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen empat persen pada Pemilu 2019.
"Pasca-Pemilu 2019 kondisi Partai Berkarya semakin tidak menentu, karena tidak adanya pedoman teknis dan arahan. Sementara permasalahan internal partai baik di pusat maupun daerah semakin meningkat dari hari ke hari," ujarnya.
Baca juga: Tak Ingin seperti PKS, Sejumlah Kader Partai Berkarya Dukung Presiden Jokowi
Badarudin juga mengatakan, sejumlah kader menilai DPP tidak pernah melakukan evaluasi pasc-Pemilu 2019.
Oleh karenanya, sejumlah kader meminta kepemimpinan Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto, Sekjen Priyo Budi Santoso dan trah cendana lainnya dievaluasi.
"Saya kira tidak hanya ketum dan sekjen ya, karena ini kolektif, termasuk saya juga boleh dikatakan termasuk di dalamnya intinya, mengelola itu secara kolektif, harus ada pedoman sesuai AD ART," ucapnya.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan