Kementerian Desa dan PDTT Beri Nomor Register kepada BUMDes

Kompas.com - 08/07/2020, 15:24 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan sejumlah langkah dalam merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) di tengah era normal baru.

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu langkah strategis tersebut yakni pemberian nomor strategis agar BUMDes lebih kredibel.

"Kita melakukan upaya revitalisasi dengan beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang kita ambil misalnya pemberian nomor register agar BUMDes lebih kredibel," kata Abdul Halim dalam konferensi pers, Rabu (8/7/2020).

Baca juga: BUMN Dirikan Perusahaan Patungan dengan BUMDes Rembang, Apa Tujuannya?

Abdul Halim mengatakan, selama ini pengawasan dan pendampingan terhadap BUMDes belum berjalan secara sistemik.

Menurut Abdul Halim, registrasi BUMDes itu dibutuhkan agar BUMDes tersebut mendapatkan pendampingan dari Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya ingin perjalanan ke depan pendampingan kita kepada BUMDes betul-betul sistemik. Salah satu bentuknya BUMDes harus mendapatkan register dari Kementerian Desa," ujar Abdul Halim.

Ia mengatakan, Kementerian Desa dan PDTT akan memberilan nilai tawar kepada BUMDes untuk mengakses permodalan dari sejumlah pihak, termasuk bank.

Hingga hari ini, 10.629 BUMDes yang telah teregister sementara 8.300 BUMDes lainnya tengah mengikuti proses verifikasi dan validasi.

Selain registrasi BUMDes, sejumlah langkah yang disiapkan Kementerian Desa dan PDTT adalah penyediaan apilikasi digital BUMDes untuk pengelolaan berbagai jenis usaha serta mendorong replikasi BUMDes digital yang telah sukses untuk dikembangkan di tempat lain.

"Kita harus mengambil peluang reborn ekonomi yang didukung dengan stimulus dari Pemerintah untuk korporasi maupun UMKM. Oleh karena itu, BUMDes harus ambil peran mulai dari wisata desa, produk unggulan desa, kemudian proses pengolahan berbagai macam produksi desa," kata Abdul Halim.

Baca juga: Ratusan Warga Desa Wunut Klaten Diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, Dibayari BUMDes

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X