Wapres Sebut Lembaga Keuangan Ultramikro Syariah Bisa Didirikan di Masjid

Kompas.com - 08/07/2020, 15:12 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat melakukan konferensi pers dengan wartawan secara telekonferensi di rumah dinas, Senin (8/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, masjid dapat difungsikan sebagai tempat mendirikan lembaga keuangan ultramikro syariah.

Hal tersebut merupakan salah satu potensi pemanfaatan masjid yang dapat dilakukan masyarakat selain sebagai tempat ibadah.

" Masjid juga dapat difungsikan sebagai tempat mendirikan lembaga keuangan ultramikro syariah yang memberikan akses modal bagi pedagang kecil," ujar Ma'ruf dalam acara webinar nasional bertajuk "Membangun Peradaban Islam Berbasis Masjid", Rabu (8/7/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Masjid Harus Jangkau Kawasan Sekitar dan Kebutuhan Jemaah

Ma'ruf mengatakan, lembaga keuangan syariah di masjid bisa dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak bisa mengakses modal di bank syariah.

Termasuk juga untuk menghindari warga dari jeratan bank keliling yang dinilainya serupa dengan rentenir.

Menurut dia, lembaga keuangan ultramikro syariah tersebut dapat membantu jemaah yang membutuhkan modal usaha dengan kisaran Rp 1 hingga Rp 5 juta tanpa jaminan atau agunan.

"Risiko kerugian dapat dimitigasi karena nasabahnya adalah masyarakat di kawasan sekitar yang merupakan jemaah di masjid tersebut," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf juga menilai masjid sangat potensial untuk dijadikan tempat menarik, mengelola, dan mengembalikan (tasaruf) dana zakat, infak, shadaqhah, dan wakaf (ziswaf).

Baca juga: Wapres Sebut Masjid Berpotensi Jadi Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dana ziswaf tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah sekitar masjid.

"Dengan demikian, kehadiran masjid dapat menjadi media untuk pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi jemaah masjid sehingga keberadaannya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sekitar," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X