Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Ingin BPIP Diatur UU

Kompas.com - 08/07/2020, 14:03 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebut, Presiden Joko Widodo menginginkan agar Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) bisa diatur dalam sebuah undang-undang.

Hal itu disampaikan Bambang usai pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan MPR di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020).

"Beliau (Jokowi) menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bambang dalam jumpa pers usai pertemuan, dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Cerita Jack Harun, Mantan Anak Buah Noordin M Top yang Kini Suarakan Pancasila

Bambang pun mengakui, dalam pertemuan itu para pimpinan MPR dan Presiden Jokowi membahas masalah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR.

RUU tersebut sebelumnya menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Salah satu penyebabnya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR kembali menanyakan bagaimana sikap pemerintah atas RUU inisiatif DPR itu.

Menurut Bambang, Presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan masyarakat.

Kajian dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Tapi satu hal yang beliau pesankan dan ingatkan pada kami, bahwa bicara soal ideologi, ini adalah bicara tentang bagaimana kita menjaga Pancasila sampai kapan pun, sehingga Pancasila dalam pelaksanaannya nanti, dalam sosialisasinya nanti, dalam membumikannya nanti, dalam pembinaannya nanti, tidak cukup kalau hanya diberi payung Perpres," ucap Bambang.

Baca juga: Jokowi Akan Hadiri Langsung Sidang MPR pada 14 Agustus

Menurut Bambang, sikap Presiden ini sejalan dengan keinginan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menginginkan RUU HIP diganti menjadi RUU BPIP.

"Tapi karena ini adalah sepenuhnya domain pemerintah dan DPR, maka MPR tidak masuk ke wilayah itu. Tapi kami hanya mendengar masukan aspirasi masyarakat, yang tadi Presiden juga menyampaikan hal yang sama," sambung Bambang.

Dalam pertemuan dengan para pimpinan MPR tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X