Kompas.com - 08/07/2020, 13:11 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al-Aiyub, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, saat memberikan keterangan pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Kristian ErdiantoWakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al-Aiyub, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi, saat memberikan keterangan pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja harus memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Oleh karenanya, dalam menyusun materi RUU tersebut, DPR dan pemerintah diminta mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya, pembatasan izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

"Perlunya pembatasan penggunaan TKA dalam pemberian izin dalam kerangka investasi bidang usaha tertentu," kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, melalui keterangan tertulis pandangan dan sikap resmi MUI yang diterima Kompas.com, Rabu (8/7/2020).

Baca juga: RUU Cipta Kerja Dinilai Lebih Cocok Disebut RUU Perizinan atau Investasi

Anwar mengatakan, izin TKA harus dibatasi pada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan khusus.

Untuk mendapat izin tersebut, TKA seharusnya diwajibkan untuk memiliki sertifikat keahlian.

Pembatasan semacam ini dinilai MUI memberikan dampak baik ke kesejahteraan rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mengutamakan pada bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu dan khusus yang wajib dilengkapi dengan sertifikat keahlian serta prinsip alih teknologi kepada tenaga kerja dalam negeri," ujar Anwar.

MUI juga meminta DPR dan pemerintah lebih berpihak pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi dalam menyusun materi RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Sofyan Djalil: RUU Cipta Kerja Sinkronkan 79 Aturan Tumpang Tindih

Menurut MUI, sejauh ini RUU Cipta Kerja cenderung memberikan kemudahan, peluang dan perlindungan terhadap usaha skala besar saja.

Sebaliknya, RUU tersebut kurang memberikan perhatian, pembinaan, dan peluang serta perlindungan terhadap UMKM terutama usaha mikro yang jumlah pelakunya 70 juta lebih banyak dibandingkan jumlah usaha skala besar.

"Perlunya pengaturan mengenai pemerataan hak, kepastian hukum untuk menjalankan usaha dan perlindungan hukum terhadap UMKM dan koperasi dalam kemudahan berusaha, membangun kebersamaan dengan pendekatan kemitraan, dan kemandirian dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM, khususnya usaha mikro berbentuk koperasi dan koperasi syari’ah," tutur Anwar.

Tidak hanya itu, MUI juga mengingatkan DPR dan pemerintah tidak memberikan kewenangan yang berlebihan pada pemerintah pusat melalui RUU ini.

Baca juga: Soroti RUU Cipta Kerja, Kemendagri Pertanyakan Teknis Pembatalan Perda oleh Presiden

Dengan adanya ketentuan dalam RUU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Presiden berwenang membatalkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak sejalan dengan RUU Cipta Kerja, menurut MUI, terjadi pemusatan kewenangan yang berpotensi mengganggu hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Hal ini juga bisa berakibat pada pelemahan kedudukan pemerintah daerah sebagai daerah otonomi.

"Pengaturan mengenai pemberian kewenangan yang berlebihan dan terpusat kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, menunjukkan bahwa Presiden dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini bukan saja memiliki kewenangan eksekutif, melainkan juga memiliki kewenangan legislatif sekaligus yudikatif," kata Anwar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Ketua Baleg Sebut RUU TPKS sebagai Langkah Progresif

Nasional
Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Tinjau Banjir Sintang, Jokowi: Saya Akan Paksa Perusahaan Buat Pesemaian

Nasional
Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Yonzipur 10 Kostrad Bantu Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Kemenkes: Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Rabu Siang Ini, Baleg Gelar Rapat Pleno Penetapan Draf RUU TPKS

Nasional
Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Aliansi Mahasiswa Minta 9 Bentuk Kekerasan Seksual Tetap Masuk RUU TPKS

Nasional
Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Polri: Penempatan 44 Eks Pegawai KPK Sesuai dengan Kompetensi Masing-masing

Nasional
Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.