Lestarikan Cagar Budaya, Menko PMK Minta Provinsi Papua Rehabilitasi Rumah Adat

Kompas.com - 08/07/2020, 09:52 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Provinsi Papua merehabilitasi rumah adat Papua sebagai bentuk pelestarian cagar budaya.

Ia meminta Papua mengembangkan rumah adat bernama Honai tersebut agar menjadi ciri khas di wilayah tersebut.

"Intinya negara concern terhadap keberadaan rumah adat dan cagar budaya," kata Muhadjir saat berkunjung ke Desa Sereh Sentani, Papua, dikutip dari siaran pers, Rabu (8/7/2020).

"Seingat saya Papua belum pernah mengajukan pemugaran rumah adat, jadi mohon nanti ada inisiatif untuk rehabilitasi rumah adat, apalagi yang memiliki nilai fungsional," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Penyaluran Bansos di Papua Dipercepat

ILUSTRASI: Warga Papua, Ruben Wetipo (paling kanan) bersama anak-anaknya di depan honai (rumah adat Papua) di Kampung Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu (29/4/2012). Kaum laki-laki tidur dalam satu honai yang disebut honai pilamo. 
KOMPAS/AGUS SUSANTO ILUSTRASI: Warga Papua, Ruben Wetipo (paling kanan) bersama anak-anaknya di depan honai (rumah adat Papua) di Kampung Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Minggu (29/4/2012). Kaum laki-laki tidur dalam satu honai yang disebut honai pilamo.

Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap daerah harus menonjolkan kearifan lokal dan kekhasan daerah masing-masing.

Di Papua, rumah adat merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan.

Baca juga: Covid-19 Sulit Dikendalikan, Menko PMK: Masalah Dasarnya Masyarakat Tak Disiplin

Dalam rangka rehabilitasi ini, kata dia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memiliki alokasi anggarannya.

"Oleh karena itu, silakan kalau ada yang minta pemugaran rumah adat bisa lewat Kemenko PMK nanti saya rekomendasikan ke Ditjen Kebudayaan Kemendikbud," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X