Pemenuhan Hak Kelompok Difabel Harus Jadi Perhatian

Kompas.com - 08/07/2020, 08:39 WIB
Dwi Rahayu setiap hari dibantu oleh suaminya yang juga tunarungu ketika membuat masker transparan dok BBC IndonesiaDwi Rahayu setiap hari dibantu oleh suaminya yang juga tunarungu ketika membuat masker transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Madya Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto mengatakan, pemenuhan hak masyarakat kelompok difabel harus menjadi perhatian di era kenormalan baru atau new normal selama masa pandemi Covid-19.

Pemenuhan hak yang perlu diperhatikan yakni terkait bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

"Ini menjadi penting untuk dipastikan di era new normal ini tetap berpihak, tetap mendukung, tetap ada kebijakan afirmatif atau keberpihakan pada teman-teman difabel ini," kata Sunarman dalam acara diskusi online bertajuk Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Sunarman mengatakan, semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan memenuhi hak difabel.

Mulai dari memastikan protokol kesehatan dan pendidikan yang inklusif hingga memastikan bantuan serta program perlindungan sosial tepat sasaran.

Kemudian memastikan adanya dukungan keterampilan baru bagi difabel agar tetap mampu berkreasi sesuai peluang dan tantangan bisnis di era new normal.

Serta, memastikan kuota minimal dua persen untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN atau BUMD.

"Dan (kuota) satu persen untuk swasta tetap terpenuhi," ujar dia.

Baca juga: 7 Hal Ini Disebut Jadi Tantangan Perlindungan Difabel di Masa Pandemi

Meski demikian, Sunarman mengatakan, ada tantangan yang harus dihadapi dalam perlindungan difabel di tengah pandemi Covid-19.

Tantangan pertama yakni kurangnya data dampak dan data kebutuhan khusus bagi difabel di masa pandemi Covid-19.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X