Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Basuki menyebut, masalah pendanaan ini tengah dicari jalan keluarnya oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

"Ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan, apakah akan dikeluarkan bond jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah," kata Basuki.

Jika masalah pendanaan bisa teratasi, Basuki menyebut tol Trans Sumatera bisa tersambung sesuai target yang ditentukan yakni pada 2024 mendatang.

Pembebasan lahan

Sementara untuk tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), masalah pendanaan tak menjadi soal. Namun pembangunan tol ini masih terhambat masalah pembebas lahan.

"Kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor, tidak ada masalah, karena sudah dukungan pemerintah," kata Basuki.

Baca juga: Menteri PUPR: Tol Cisumdawu Terkendala Pembebasan Lahan

Basuki mengatakan, tol Cisumdawu akan membentang sepanjang 60 kilometer. Sepanjang 27,62 km dikerjakan dengan dukungan pemerintah.

Saat ini progres pengerjaannya sudah mencapai 81,6 persen. Sementara ruas sisanya menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Citra Karya Jabar.

Jika masalah pembebasan lahan teratasi, Basuki menargetkan tol ini bisa beroperasi pada September 2021 mendatang.

Menurut Basuki, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sedang berupaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Ia menyebut permasalahan tak hanya terkait dengan harga tanah yang akan dibebaskan, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum.

"Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," ucapnya.

Baca juga: Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi September 2021

Sementara dalam arahannya, Presiden Jokowi menyinggung proses administrasi yang berbelit-belit dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Hal itu membuat masalah pembebasan lahan terhambat.

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyebut masalah teknis prosedur dan administrasi ini telah menyebabkan kendala di sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Namun setiap kendala muncul justru hanya diselesaikan secara kasus per kasus.

Ia pun meminta jajarannya mencari solusi yang permanen atas permasalahan tersebut.

Dengan demikian, sejumlah proyek strategis nasional lain yang membutuhkan percepatan tidak terhambat pembangunannya.

"Buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata dia.