Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Kompas.com - 08/07/2020, 06:19 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tulis Jokowi di akun Facebook resminya, Selasa (7/7/2020) sore.

Baca juga: Jokowi Sebut Infrastruktur Tetap Dibangun di Tengah Pandemi

 

Bersama tulisan itu, Jokowi juga mengunggah sebuah video singkat berdurasi 55 detik terkait pembangunan tol Trans Sumatera. Pada awal video, Jokowi memberi pesan bahwa peran jalan tol penting di masa pandemi ini untuk menyuplai kebutuhan masyarakat hingga alat kesehatan.

Sebelum mengunggah status tersebut, Kepala Negara memimpin rapat terbatas di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam arahannya saat membuka rapat, Presiden Jokowi meminta para menteri mencari terobosan untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera agar tak membebani anggaran negara.

Baca juga: Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Jokowi.

Terkendala dana

Seusai rapat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, kendala utama dalam membangun tol Trans-Sumatera ialah pendanaan.

“Kendalanya hanya satu, pendanaan,” ungkap Basuki.

Basuki menjelaskan, tol Trans-Sumatera akan membentang sejauh 2.878 kilometer. Jarak itu terdiri dari tol utama yang membentang dari Bakauheni, Lampung, hingga ke Banda Aceh sepanjang 1970 kilometer. Saat ini pembangunannya sudah selesai sepanjang 393 kilometer.

Baca juga: Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur Capai Rp 53,38 Triliun, Jalan Tol Mendominasi

Untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Namun anggaran yang sudah siap baru Rp 113 Triliun, terdiri dari komitmen perbankan Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, dan PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp 19,6 triliun.

"Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” kata Basuki.

Namun selain ruas tol utama, ada juga jalan tol tambahan yang terdiri dari ruas tol Bengkulu-Palembang, Padang-Pekanbaru, dan Sibolga-Medan. Untuk jalan tol tambahan ini dana yang dibutuhkan Rp 266 triliun.

Dana yang sudah siap digunakan dari perbankan Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN Rp 17,1 triliun,

"Sehingga total anggaran yang masih dibutuhkan 191 triliun," ucap Basuki. 

Baca juga: Menteri PUPR: Pendanaan Kendala Utama Pembangunan Tol Trans-Sumatera

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com