Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tulis Jokowi di akun Facebook resminya, Selasa (7/7/2020) sore.

Baca juga: Jokowi Sebut Infrastruktur Tetap Dibangun di Tengah Pandemi

Bersama tulisan itu, Jokowi juga mengunggah sebuah video singkat berdurasi 55 detik terkait pembangunan tol Trans Sumatera. Pada awal video, Jokowi memberi pesan bahwa peran jalan tol penting di masa pandemi ini untuk menyuplai kebutuhan masyarakat hingga alat kesehatan.

Sebelum mengunggah status tersebut, Kepala Negara memimpin rapat terbatas di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam arahannya saat membuka rapat, Presiden Jokowi meminta para menteri mencari terobosan untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera agar tak membebani anggaran negara.

Baca juga: Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Jokowi.

Terkendala dana

Seusai rapat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, kendala utama dalam membangun tol Trans-Sumatera ialah pendanaan.

“Kendalanya hanya satu, pendanaan,” ungkap Basuki.

Basuki menjelaskan, tol Trans-Sumatera akan membentang sejauh 2.878 kilometer. Jarak itu terdiri dari tol utama yang membentang dari Bakauheni, Lampung, hingga ke Banda Aceh sepanjang 1970 kilometer. Saat ini pembangunannya sudah selesai sepanjang 393 kilometer.

Baca juga: Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur Capai Rp 53,38 Triliun, Jalan Tol Mendominasi

Untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Namun anggaran yang sudah siap baru Rp 113 Triliun, terdiri dari komitmen perbankan Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, dan PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp 19,6 triliun.

"Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” kata Basuki.

Namun selain ruas tol utama, ada juga jalan tol tambahan yang terdiri dari ruas tol Bengkulu-Palembang, Padang-Pekanbaru, dan Sibolga-Medan. Untuk jalan tol tambahan ini dana yang dibutuhkan Rp 266 triliun.

Dana yang sudah siap digunakan dari perbankan Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN Rp 17,1 triliun,

"Sehingga total anggaran yang masih dibutuhkan 191 triliun," ucap Basuki. 

Baca juga: Menteri PUPR: Pendanaan Kendala Utama Pembangunan Tol Trans-Sumatera

Basuki menyebut, masalah pendanaan ini tengah dicari jalan keluarnya oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

"Ada beberapa option, beliau-beliau akan merumuskan, apakah akan dikeluarkan bond jangka panjang, itu pasti dengan jaminan pemerintah," kata Basuki.

Jika masalah pendanaan bisa teratasi, Basuki menyebut tol Trans Sumatera bisa tersambung sesuai target yang ditentukan yakni pada 2024 mendatang.

Pembebasan lahan

Sementara untuk tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), masalah pendanaan tak menjadi soal. Namun pembangunan tol ini masih terhambat masalah pembebas lahan.

"Kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor, tidak ada masalah, karena sudah dukungan pemerintah," kata Basuki.

Baca juga: Menteri PUPR: Tol Cisumdawu Terkendala Pembebasan Lahan

Basuki mengatakan, tol Cisumdawu akan membentang sepanjang 60 kilometer. Sepanjang 27,62 km dikerjakan dengan dukungan pemerintah.

Saat ini progres pengerjaannya sudah mencapai 81,6 persen. Sementara ruas sisanya menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Citra Karya Jabar.

Jika masalah pembebasan lahan teratasi, Basuki menargetkan tol ini bisa beroperasi pada September 2021 mendatang.

Menurut Basuki, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sedang berupaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Ia menyebut permasalahan tak hanya terkait dengan harga tanah yang akan dibebaskan, tapi juga ada masalah regulasi dan hukum.

"Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," ucapnya.

Baca juga: Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Beroperasi September 2021

Sementara dalam arahannya, Presiden Jokowi menyinggung proses administrasi yang berbelit-belit dalam pembangunan Tol Cisumdawu. Hal itu membuat masalah pembebasan lahan terhambat.

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menyebut masalah teknis prosedur dan administrasi ini telah menyebabkan kendala di sejumlah proyek infrastruktur lainnya. Namun setiap kendala muncul justru hanya diselesaikan secara kasus per kasus.

Ia pun meminta jajarannya mencari solusi yang permanen atas permasalahan tersebut.

Dengan demikian, sejumlah proyek strategis nasional lain yang membutuhkan percepatan tidak terhambat pembangunannya.

"Buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Sebetulnya solusinya itu," kata dia.