Ketua Komisi I: Ekonomi dan Pertahanan Harus Berjalan Beriringan

Kompas.com - 07/07/2020, 23:13 WIB
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja dengan video conference di gedung DPR RI. Dok. Komisi I DPR RIKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja dengan video conference di gedung DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, ekonomi dan pertahanan harus berjalan beriringan sebab keduanya saling berkaitan.

Menurut Meutya, negara yang hanya membangun pertahanan tanpa memikirkan ekonomi tidak akan berjalan baik.

“Salah satu alasan utama runtuhnya Uni-Soviet ialah pembangunan aspek pertahanan tanpa memikirkan aspek ekonomi,” ucap Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, ekonomi yang sehat akan mendukung peningkatan pertahanan sedangkan pertahanan yang lemah dapat mengancam keberadaan negara, dan ini akan menghasilkan konsekuensi negatif yang tinggi bagi ekonomi negara (high economic cost).

Baca juga: KSAU Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara

Di sisi lain, lanjut Meutya, anggaran pertahanan negara merupakan bagian penting dalam diplomasi. Sebab, anggaran ini menjadi cara pandang terhadap negara lain.

“Diplomat pasti menjadikan anggaran menjadi bahan untuk diplomasi dan menjadi cara pandang meskipun banyak cara pandang lain,” kata Meutya.

Ia mengatakan, anggaran pertahanan negara sejak 2014 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan meskipun pernah turun di tahun 2018.

Baca juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

“Pada tahun 2014 sebesar 83 triliun, kemudian selalu naik sampai 2017 sebesar 123 triliun meskipun pada tahun 2018 sempat turun 113 triliun namun kembali naik di tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini sebesar 131 triliun,” katanya.

Berdasarkan data anggaran pertahanan negara, dari 15 negara besar, Amerika dan China yang memimpin. Sedangkan untuk wilayah Asean, Indonesia termasuk memiliki anggaran pertahanan yang besar.

“Indonesia di posisi 3, pertama di ada Singapore, kemudian Thailand," tutur Meutya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X