Kompas.com - 07/07/2020, 23:13 WIB
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja dengan video conference di gedung DPR RI. Dok. Komisi I DPR RIKetua Komisi I DPR RI Meutya Hafid memimpin rapat kerja dengan video conference di gedung DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, ekonomi dan pertahanan harus berjalan beriringan sebab keduanya saling berkaitan.

Menurut Meutya, negara yang hanya membangun pertahanan tanpa memikirkan ekonomi tidak akan berjalan baik.

“Salah satu alasan utama runtuhnya Uni-Soviet ialah pembangunan aspek pertahanan tanpa memikirkan aspek ekonomi,” ucap Meutya Hafid dalam diskusi bertajuk "Strategi di Balik Kebijakan Alokasi Anggaran Pertahanan", Selasa (7/7/2020).

Dia mengatakan, ekonomi yang sehat akan mendukung peningkatan pertahanan sedangkan pertahanan yang lemah dapat mengancam keberadaan negara, dan ini akan menghasilkan konsekuensi negatif yang tinggi bagi ekonomi negara (high economic cost).

Baca juga: KSAU Tekankan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pertahanan Negara

Di sisi lain, lanjut Meutya, anggaran pertahanan negara merupakan bagian penting dalam diplomasi. Sebab, anggaran ini menjadi cara pandang terhadap negara lain.

“Diplomat pasti menjadikan anggaran menjadi bahan untuk diplomasi dan menjadi cara pandang meskipun banyak cara pandang lain,” kata Meutya.

Ia mengatakan, anggaran pertahanan negara sejak 2014 sampai 2020 selalu mengalami peningkatan meskipun pernah turun di tahun 2018.

Baca juga: Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Prajurit

“Pada tahun 2014 sebesar 83 triliun, kemudian selalu naik sampai 2017 sebesar 123 triliun meskipun pada tahun 2018 sempat turun 113 triliun namun kembali naik di tahun 2019 dan 2020 hingga saat ini sebesar 131 triliun,” katanya.

Berdasarkan data anggaran pertahanan negara, dari 15 negara besar, Amerika dan China yang memimpin. Sedangkan untuk wilayah Asean, Indonesia termasuk memiliki anggaran pertahanan yang besar.

“Indonesia di posisi 3, pertama di ada Singapore, kemudian Thailand," tutur Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X