Kompas.com - 07/07/2020, 19:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pihaknya tidak setuju ketentuan hukuman mati diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sebab, menurut Asfina, ketentuan tersebut masuk dalam hukuman yang keji.

"Kami tidak setuju karena itu (hukuman mati) sudah masuk ke dalam hukuman yang keji, alasan lain adalah banyak kesalahan peradilan sesat atau salah menghukum orang," kata Asfina dalam diskusi bertajuk 'Apa Kabar Nasib RKUHP Kontroversial', Selasa (7/7/2020).

Asfina mencontohkan, kasus narkoba yang sering mendapatkan sanksi hukuman mati.

Baca juga: BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Menurut dia, langkah tersebut justru memutus informasi dan jaringan kejahatan narkoba, sehingga aparat sulit mengungkapkan kejahatan lebih detail.

"Kalau orang ini dihukum mati, justru sel kejahatannya terputus dan sering kali justru kartel-kartel narkoba seperti itu malah senang kalau ada korbannya dihukum mati karena ya terputus dan dalam sejarah pengungkapan kejahatan," ujarnya.

"Jadi engga ada gunanya sebenarnya hukuman mati itu," sambungnya.

Sementara itu, Media Manager Amnesty International Nurina Savitri menilai, ketentuan hukuman mati sebagai merendahkan manusia dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

"Data tahun 2018 dan 2019 justru kejahatan narkoba yang mendapatkan vonis hukuman mati itu naik, artinya ini kan tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan," kata Nurina.

Baca juga: ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti pasal-pasal terkait hukuman mati yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, hukuman mati yang digunakan dalam sanksi pidana tidak akan membuat kejahatan berhenti.

"Nah ini, kalau Komnas HAM tidak kompromi soal ketentuan penerapan hukuman mati. Kenapa kami berseberangan, karena pada praktiknya hukuman mati tidak menimbulkan efek jera," ujar Anam dalam diskusi terkait RKHUP di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nilai Hukuman Mati Koruptor Tak Efektif

Pasal 98 draf terbaru RKUHP menyatakan, pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.

Kemudian Pasal 100 ayat (1) mengatur hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Masa percobaan dapat diputuskan hakim jika terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau adanya alasan yang meringankan.

Menurut Anam, ketentuan penerapan hukuman mati dalam RKUHP tidak juga menimbulkan pengurangan kejahatan.

Baca juga: Amnesty International Sebut Hukuman Mati Tak Timbulkan Efek Jera

"Ini juga bertentangan dengan paradigma melawan kejahatan ya bukan dengan cara melakukan pelanggaran. Itu paradigma yang dibangun dalam konteks hukuman mati," papar Anam.

Ketentuan pidana mati dalam RKUHP, kata Anam, dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan HAM internasional.

Apalagi, Indonesia sudah meratifikasi konvenan internasional tentang hak sipil dan politik.

Ia menyebutkan, dalam konvenan tersebut dinyatakan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.

"Kemudian Indonesia juga meratifikasinya melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights," pungkas Anam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Nasional
Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Nasional
Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.