Komisi III Minta KPK Awasi Dana Covid-19: Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap

Kompas.com - 07/07/2020, 18:54 WIB
Ketua Komisi III Herman Hery memberi keterangan pers usai rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/7/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKKetua Komisi III Herman Hery memberi keterangan pers usai rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk terus mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 agar tidak dibobol oleh "penumpang gelap".

Herman menyatakan, pengawasan pengunaan dana penanganan Covid-19 tersebut merupakan salah satu isu yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK, Selasa (7/7/2020).

"Jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan tetapi ada penumpang gelap yang akhirnya kebobolan dana," kata Herman dikutip dari Antara, Selasa.

Herman menuturkan, dalam RDP hari ini, KPK telah berkomitmen untuk terus mengawasi pengunaan dana penanganan Covid-19 agar tidak terjadi penyimpangan.

Baca juga: RDP Tertutup Komisi III-KPK, Komisioner: Mereka Menanyakan Kasus...

"Pimpinan KPK sudah menjawab bahwa terus ada pendampingan terus ada pengawasan dan bahkan bila ada penyimpangan KPK juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan," kata Herman.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, KPK tetap berkomitmen mencegah penyimpangan penggunaan dana penanganan Covid-19 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

Ia pun mengingatkan, bantuan sosial yang disalurkan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pilkada para kepala daerah.

"Semuanya harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan KPK bertindak tegas bila ada fenomena korupsi yang merugikan keuagnan negara," kata Firli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X