Komisi III Minta KPK Awasi Dana Covid-19: Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap

Kompas.com - 07/07/2020, 18:54 WIB
Ketua Komisi III Herman Hery memberi keterangan pers usai rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/7/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKKetua Komisi III Herman Hery memberi keterangan pers usai rapat dengar pendapat dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk terus mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 agar tidak dibobol oleh "penumpang gelap".

Herman menyatakan, pengawasan pengunaan dana penanganan Covid-19 tersebut merupakan salah satu isu yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan KPK, Selasa (7/7/2020).

"Jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan tetapi ada penumpang gelap yang akhirnya kebobolan dana," kata Herman dikutip dari Antara, Selasa.

Herman menuturkan, dalam RDP hari ini, KPK telah berkomitmen untuk terus mengawasi pengunaan dana penanganan Covid-19 agar tidak terjadi penyimpangan.

Baca juga: RDP Tertutup Komisi III-KPK, Komisioner: Mereka Menanyakan Kasus...

"Pimpinan KPK sudah menjawab bahwa terus ada pendampingan terus ada pengawasan dan bahkan bila ada penyimpangan KPK juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan," kata Herman.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, KPK tetap berkomitmen mencegah penyimpangan penggunaan dana penanganan Covid-19 melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya.

Ia pun mengingatkan, bantuan sosial yang disalurkan di tengah pandemi Covid-19 ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye pilkada para kepala daerah.

"Semuanya harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan KPK bertindak tegas bila ada fenomena korupsi yang merugikan keuagnan negara," kata Firli.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X