Di Rapat DPR, Menag Bantah Libatkan TNI dalam Program Kerukunan Beragama

Kompas.com - 07/07/2020, 15:09 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenteri Agama Fachrul Razi mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat itu membahas mekanisme pembatalan keberangkatan jemaah haji dan evaluasi kinerja dan anggaran program penanggulangan COVID-19 di madrasah dan pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menganggap Menteri Fachrul Razi berupaya melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama.

Maman pun mengkritik keras langkah Menag karena dianggap telah melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

"Saya ingin mengoreksi pernyataan juru bicara Kemenag Saudara Oman Fathurahman tentang pelibatan TNI dalam urusan kerukunan umat beragama. Kami menolak keras, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, human rights atau HAM, agenda reformasi sektor keamanan, serta UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata Maman dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Komunikasi dengan Dubes Saudi, Menag: 70 Persen Kuota Haji 2020 untuk Ekspatriat

Ia mengatakan saat ini program-program Kemenag dalam menjaga kerukunan umat beragama terbilang baik.

Maman meminta Kemenag tidak membuat kegaduhan baru dengan melibatkan TNI. Politikus PKB itu khawatir kerukunan yang tercipta nantinya malah semu.

"Kalau itu diambil oleh tentara, maka yang terjadi adalah kerukunan semu, bukan kerukunan yang substansional. Ini adalah kegaduhan yang tidak perlu dilakukan Kemenag yang hari ini menurut saya sudah on the track," tuturnya.

Dalam rapat, Menag pun menjawab kritik Maman. Fachrul membantah Kemenag berencana melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama.

Fachrul menjelaskan, Kemenag memang sempat menggelar pertemuan dengan Polri dan TNI. Pertemuan itu digelar dalam rangka meminta masukan dan pandangan terkait situasi di Papua.

"Memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana (Papua) untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai," ucapnya.

Baca juga: Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menurut dia, barangkali informasi yang disampaikan keliru sehingga menimbulkan perbedaan persepsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Nasional
Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Nasional
Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X