Kejaksaan Eksekusi Sebagian Isi Putusan Terpidana Honggo Wendratno

Kompas.com - 07/07/2020, 13:32 WIB
Sidang in absentia Honggo Wendratno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/6/2020). ANTARA FOTO/Desca Lidya NataliaSidang in absentia Honggo Wendratno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (22/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan mengeksekusi sebagian putusan pengadilan terhadap terpidana mantan Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno, dalam kasus korupsi penjualan kondensat oleh PT TPPI.

Demikian disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

"Kami melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada pekan yang lalu," kata Ali.

Baca juga: Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Barang bukti berupa uang sebesar Rp 97 miliar yang sebelumnya disita dari sebuah rekening dieksekusi untuk diserahkan ke negara.

Ali menuturkan, uang tersebut bukan merupakan uang pengganti. Penyitaan uang tersebut merupakan perampasan atas keuntungan yang diterima Honggo.

"Uang Rp 97 miliar ini bukan uang pengganti, tetapi merupakan perampasan keuntungan atau penghapusan keuntungan dari yang diperoleh terpidana," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara keseluruhan, total kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 35 miliar.

Baca juga: Keberadaan Buronan Honggo Wendratno yang Masih Jadi Misteri

Namun, masih terdapat kekurangan sebesar 128 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,7 hingga Rp 1,8 triliun untuk menutupi kerugian negara itu.

Diketahui, nominal 128 juta dollar AS merupakan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Honggo sesuai putusan pengadilan.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, diperhitungkan dari nilai barang bukti berupa kilang Tuban LPG Indonesia (TLI) di Tuban, Jawa Timur.

"Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi. Nanti dilakukan appraisal dari pihak Kemenkeu selaku yang menerima barang itu," tutur dia.

Baca juga: Polisi Duga Foto Honggo Sedang Ngopi di Singapura Berita Lama

Sementara itu, pihak kejaksaan belum dapat mengeksekusi hukuman badan terhadap Honggo. Hal itu dikarenakan Honggo masih buron sampai saat ini.

Namun, Ali mengatakan, Kejagung beserta sejumlah instansi terkait lainnya masih terus mencari Honggo agar dapat segera dieksekusi.

Sebelumnya, Honggo divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Putusan dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/6/2020), pada sidang yang digelar secara in absentia. Adapun Honggo masih buron hingga saat ini.

Baca juga: Pemerintah Singapura Pastikan Buronan Honggo Wendratmo Tak Ada di Negaranya

Majelis hakim menilai Honggo terbukti melakukan korupsi pada kasus penjualan kondensat oleh PT TPPI.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Honggo Wendratno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," Kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/6/2020), seperti dikutip Antara.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Honggo pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Baca juga: Tanpa Kehadiran, Honggo Wendratno Dituntut 18 Tahun Penjara

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Honggo Wendratno membayar uang pengganti sebesar 128.233.370,98 dollar Amerika Serikat dengan memperhitungkan nilai barang bukti berupa tanah dan bangunan yang di atasnya terdapat pabrik kilang LPG atas nama PT Tuban LPG Indonesia, Tuban, Jawa Timur.

"Bila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama enam tahun," Kata Hakim Rosmina.

Diketahui, pengusutan perkara dugaan korupsi lewat penjualan kondensat sudah dilakukan Bareskrim Polri sejak 2015.

Korupsi itu melibatkan SKK Migas (dulu bernama BP Migas), PT TPPI dan Kementerian ESDM. Penyidik menemukan sejumlah dugaan tindak pidana.

Baca juga: Masih Buron, Honggo Wendratno Divonis 16 Tahun Penjara

Pertama, yakni penunjukan langsung PT TPPI oleh SKK Migas untuk menjual kondensat.

Kedua, PT TPPI telah melanggar kebijakan wakil presiden untuk menjual kondensat ke Pertamina.

TPPI justru menjualnya ke perusahaan lain. Penyidik juga menemukan bahwa meski kontrak kerja sama SKK Migas dengan PT TPPI ditandatangani Maret 2009, namun PT TPPI sudah menerima kondensat dari BP Migas sejak Januari 2009 untuk dijual.

Selain itu, PT TPPI juga diduga tidak menyerahkan hasil penjualan kondensat ke kas negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Nasional
Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Nasional
AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Nasional
Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.