Pembangunan Tol Cisumdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Kompas.com - 07/07/2020, 12:34 WIB
Aktivitas alt berat terpantau di seksi I proyek tol Cisumdawu, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (15/1/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIAktivitas alt berat terpantau di seksi I proyek tol Cisumdawu, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyinggung proses administrasi yang berbelit-belit dalam pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan ( Cisumdawu).

Proses administrasi yang berbelit-belit itu menghambat pembangunan Tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang progres pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Underpass Tol Cisumdawu Dikebut, Menteri Basuki: Agar Tak Ganggu Mudik Lebaran

Sejak munculnya permasalahan tersebut, lanjut dia, tidak pernah dibuat penyelesaian masalah yang permanen, tetapi hanya kasus per kasus.

Hal itu menyebabkan masalah serupa di dalam proyek infrastruktur lainnya.

Ia pun meminta jajarannya mencari solusi yang permanen dari permasalahan tersebut.

Dengan demikian, sejumlah proyek strategis nasional lainnya yang membutuhkan percepatan tidak terhambat pembangunannya.

Baca juga: Underpass Cisumdawu Ditargetkan Bisa Dipakai Sebelum Idul Fitri

Ia meminta jajarannya membuat peraturan yang ringkas dan tak berbelit-belit dalam proyek-proyek semacam itu.

"Ini jalan tol penting sekali, tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian, pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

"Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X