Pembangunan Tol Cisumdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Kompas.com - 07/07/2020, 12:34 WIB
Aktivitas alt berat terpantau di seksi I proyek tol Cisumdawu, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (15/1/2020). KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANIAktivitas alt berat terpantau di seksi I proyek tol Cisumdawu, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyinggung proses administrasi yang berbelit-belit dalam pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan ( Cisumdawu).

Proses administrasi yang berbelit-belit itu menghambat pembangunan Tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang progres pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Underpass Tol Cisumdawu Dikebut, Menteri Basuki: Agar Tak Ganggu Mudik Lebaran

Sejak munculnya permasalahan tersebut, lanjut dia, tidak pernah dibuat penyelesaian masalah yang permanen, tetapi hanya kasus per kasus.

Hal itu menyebabkan masalah serupa di dalam proyek infrastruktur lainnya.

Ia pun meminta jajarannya mencari solusi yang permanen dari permasalahan tersebut.

Dengan demikian, sejumlah proyek strategis nasional lainnya yang membutuhkan percepatan tidak terhambat pembangunannya.

Baca juga: Underpass Cisumdawu Ditargetkan Bisa Dipakai Sebelum Idul Fitri

Ia meminta jajarannya membuat peraturan yang ringkas dan tak berbelit-belit dalam proyek-proyek semacam itu.

"Ini jalan tol penting sekali, tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian, pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

"Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X