Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Tol Cisumdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Kompas.com - 07/07/2020, 12:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyinggung proses administrasi yang berbelit-belit dalam pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Proses administrasi yang berbelit-belit itu menghambat pembangunan Tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang progres pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Saya melihat ini banyak kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Underpass Tol Cisumdawu Dikebut, Menteri Basuki: Agar Tak Ganggu Mudik Lebaran

Sejak munculnya permasalahan tersebut, lanjut dia, tidak pernah dibuat penyelesaian masalah yang permanen, tetapi hanya kasus per kasus.

Hal itu menyebabkan masalah serupa di dalam proyek infrastruktur lainnya.

Ia pun meminta jajarannya mencari solusi yang permanen dari permasalahan tersebut.

Dengan demikian, sejumlah proyek strategis nasional lainnya yang membutuhkan percepatan tidak terhambat pembangunannya.

Baca juga: Underpass Cisumdawu Ditargetkan Bisa Dipakai Sebelum Idul Fitri

Ia meminta jajarannya membuat peraturan yang ringkas dan tak berbelit-belit dalam proyek-proyek semacam itu.

"Ini jalan tol penting sekali, tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. Kemudian, pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin dengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan," ujar Presiden Jokowi.

"Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com