Kompas.com - 07/07/2020, 11:56 WIB
Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) meraih penghargaan internasional atas kebijakan inovatif yang ditawarkan. K DOK. PSLD Universitas BrawijayaPusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) meraih penghargaan internasional atas kebijakan inovatif yang ditawarkan. K

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Madya Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto mengatakan, banyak masyarakat difabel yang belum mendapatkan bantuan pemerintah di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu dikatakan Sunarman dalam acara diskusi online bertajuk 'Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

"Banyak laporan yang masuk ke KSP, teman-teman difabel karena tidak masuk data (penerima bantuan)," kata Sunarman.

Baca juga: Pakar Difabel UNS: Begini Pembelajaran di Rumah bagi ABK Saat Wabah Covid-19

"Tidak mendapat bantuan, tidak tau harus advokasi kemana, ada hambatan mobilitas, ada hambatan komunikasi," sambung dia.

Sunarman mengatakan, kondisi tersebut membuat kaum difabel menemui kesulitan ekonomi di masa pandemi.

Sehingga, banyak dari mereka yang berusaha menghidupi keluarganya dengan menjual aset atau benda yang biasa digunakan untuk bekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: 70 Persen Penyandang Disabilitas Belum Pahami Protokol Kesehatan Covid-19

"Misalnya mesin jahit, seharusnya itu menjadi alat produksi, malah terpaksa dijual karena situasi dan kondisinya sebagai dampak covid ini belum terakomodir," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah diharapkan tidak melupakan masyarakat penyandang disabilitas di dalam upaya penanganan Covid-19.

Pasalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka termasuk kelompok masyarakat yang paling terdampak baik dari aspek kesehatan maupun perekonomian di tengah pandemi ini.

Baca juga: Kementerian PPPA Berikan Bantuan ke Lansia Hingga Anak Disabilitas

"Kalau bicara dampak Covid-19 ini, sering kali orang melupakan bahwa ada yang paling terdampak dibandingkan kita. Kita semua susah, betul. Karyawan susah, pengusaha susah, tapi ada yang paling susah dari pada kita yaitu teman-teman disabilitas," kata Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur Pinky Saptandari dalam diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X