Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Kompas.com - 07/07/2020, 10:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap anggaran tambahan Pilkada 2020 dapat dicairkan dalam tiga tahap.

Setelah tahap pertama cair akhir Juni kemarin, diharapkan pencairan tahap kedua terealisasi Agustus mendatang, dan pencairan tahap ketiga terealisasi bulan Oktober.

"Dulu kan KPU sudah mengusulkan (pencairan) dalam tiga tahapan," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat dihubungi, Selasa (7/7/2020).

"Tahap kedua diharapkan dapat terealisasi bulan Agustus, kemudian tahap ketiga diharapkan dapat terealisasi bulan Oktober," lanjutnya.

Baca juga: KPU Tak Ingin Pemungutan Suara Elektronik pada Pilkada 2020

Raka menerangkan bahwa pencairan anggaran tambahan tahap pertama terealisasi pada 26 Juni.

Kementerian Keuangan mendistribusikan Rp 941 miliar ke tiap-tiap KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara Pilkada.

Menurut Raka, pihaknya ingin anggaran tambahan dicairkan secara bertahap karena kebutuhan Pilkada juga bertahap. Sehingga, kebutuhannya tidak hanya dalam satu waktu.

"Kebutuhannya juga bertahap sehingga tidak terlalu singkat waktunya untuk pemenuhan terhadap jumlah yang sedemikian besarnya," ujar dia.

Baca juga: KPU Harap Revisi UU Pemilu Memuat soal Rekapitulasi Suara Elektronik

Raka menambahkan, anggaran tambahan bakal digunakan untuk pengadaan barang dan jasa protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Adapun pengadaan barang dan jasa itu langsung dilakukan oleh KPU penyelenggara Pilkada.

"Pengadaan APD (alat pelindung diri) dan kelengkapan yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu ada di KPU Provinsi dan kabupaten/kota. Jadi KPU RI lebih kepada penyiapan regulasi, supervisi," kata Raka.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Sebelum Covid-19 menjadi pandemi, KPU bersama pemerintah daerah di 270 wilayah telah menyepakati besaran anggaran Pilkada 2020 sebanyak Rp 9,9 triliun. Dana ini di luar anggaran Bawaslu.

Dalam rapat tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan anggaran Rp 1,02 triliun.

Baca juga: Kemesraan Gerindra dan PDI-P Gempur Hegemoni PKS di Pilkada Depok 2020

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Nasional
Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Nasional
Uang Rekening Judi 'Online' yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Uang Rekening Judi "Online" yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Nasional
Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti 'HP Lowbatt'

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti "HP Lowbatt"

Nasional
Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com