Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 07/07/2020, 10:16 WIB
Ilustrasi pembangunan high rise building. KONTAN/BaihakiIlustrasi pembangunan high rise building.

Oleh Richo Andi Wibowo*

PANDEMI Covid-19 telah menekan anggaran pemerintah. Untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, pemerintah akan menguatkan aneka alternatif pendanaan yang lain non APBN, termasuk melalui kerjasama dengan pihak swasta (KPS).

Namun, pelaksanaan KPS memiliki beberapa catatan kritis dari perspektif hukum yang perlu diperhatikan.

Pertama, terdapat tiga regulasi yang mengatur objek yang sama, yakni penyediaan infrastruktur melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Padahal masing masing regulasi menarasikan substansi dan prosedur yang berbeda. Pada level operasional, terutama di level pemda, keberadaan tiga regulasi ini kerap membingungkan.

Baca juga: Jokowi Marah Dana Kesehatan Baru Cair 1,53 Persen, Bagaimana Dana Infrastruktur?

Tiga regulasi ini adalah:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(i) Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Penyediaan Infrastruktur;

(ii) PP 27/2014 jo. PP 28/2020 tentang Pengelolaan Benda Milik Negara/Daerah yang sebagian materinya adalah Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan,

(iii) PP 28/2018 tentang Kerjasama Daerah yang mencakup Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang salah satu bahasannya adalah KSDPK untuk penyediaan infrastruktur.

Dengan menguraikan hal di atas, maka penulis juga ingin menggarisbawahi bahwa KPBU dan KPS bukanlah sinonim sebagaimana yang banyak orang kira. KPBU adalah bagian dari KPS. Setidaknya hal ini jika ditinjau dari perspektif regulasi nasional,

Proyek Gajah Putih

Catatan kritis selanjutnya adalah, pemerintah pusat atau daerah perlu memastikan agar tidak melakukan “proyek gajah putih”.

Jangan sampai seperti tradisi bangsawan Siam masa lalu yang gandrung memelihara gajah putih, di mana keberadaanya hanya untuk kemegahan. Namun nirmanfaat dan biaya perawatannya tinggi.

Baca juga: Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur Capai Rp 53,38 Triliun, Jalan Tol Mendominasi

Maka, pembangunan tidak boleh berdasarkan keinginan semata yang abai atas analisa dan perhitungan yang cermat.

Catatan ini relevan untuk ketiga mekanisme pembangunan infrastruktur yang diadopsi pemerintah saat ini: (i) melalui KPS; (ii) pendanaan penuh APBN/D via pengadaan barang jasa, atau; (iii) melalui penugasan kepada BUMN.

Apapun mekanisme yang diambil, ini tetap akan memberikan beban kepada anggaran, walaupun dengan derajat yang berbeda.

Bandara Kertajati misalnya. Sudah menghabiskan biaya besar, berkonflik dengan petani ketika melakukan pembebasan lahan, namun hanya berujung pada bandara yang megah yang sepi.

LRT di Palembang adalah contoh yang lain. Ini terkesan dibangun hanya untuk memberikan impresi bahwa Indonesia memiliki sarana transportasi modern untuk para atlit dan ofisial Asian Games. Setelah perhelatan ini selesai, kompartemen LRT berkapasitas 125 orang hanya terisi lusinan pengguna saja.

Maka, relevan untuk menerima dan meresapi kritik bahwa penentuan pembangunan infrastruktur di Indonesia terkadang lebih dipandu oleh kepentingan politik dan bukan oleh pertimbangan ilmiah (World Bank, 2018).

Bahkan, pengamatan personal penulis ketika berkomunikasi dengan beberapa pejabat daerah, terkesan bahwa mereka ingin melakukan KPBU hanya sekedar karena mekanisme ini sedang happening.

Situasi diperumit karena sebagian bawahan mengambil sikap “Asal Bapak Senang”. Sehingga mereka sekadar mengamankan arahan pimpinan yang tidak berbasis kajian.

Misalnya, buru buru mengamankan kebijakan agar pembangunan dibangun dengan KPS dan mengesampingkan opsi pengadaan barang/jasa.

Telah ditemukan pula kasus hukum yang mengindikasikan dugaan di atas, yakni Putusan No 2351K/Pdt/2015. Skema KPS dalam kasus ini adalah Pengelolaan Benda Milik Negara/Daerah.

Inti kasus ini adalah terdapat pemda ingin menyediakan infrastruktur, lalu bekerjasama dengan pihak swasta. Setelah proses tender yang menghasilkan badan usaha terpilih, pemda tersebut berubah pikiran dan memilih untuk membangun dengan APBD.

Akibatnya, keputusan untuk balik badan tersebut berakibat pada sengketa hukum. Penulis dkk menilai bahwa insiden ini menguatkan dugaan bahwa keputusan sebelumnya memang diambil tidak dengan asas kehati-hatian dan kajian ilmiah (Wibowo, Putri, Azzuhri, 2019).

Catatan kritis yang ketiga adalah memastikan hukum beserta penegak hukum familiar dengan konsep KPS, dan bisa mencari solusi yang adil ketika terjadi sengketa.

Berkaca pada Putusan No 1765K/Pdt/2016, terdapat pemda yang bekerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Pemda menyediakan tanah, swasta yang membangun, lalu swasta tersebut berhak mengelola bangunan tersebut untuk sekian waktu.

Awalnya pemda berhasil menyediakan sebagian tanah yang diperjanjikan. Namun belakangan, pemda tidak bisa menyediakan sisa tanah. Sehingga konstruksi tidak bisa dilanjutkan.

Ketika para pihak bersengketa, lembaga pengadil tidak memberikan kompensasi kepada swasta atas konstruksi yang telah terbangun. Padahal kegagalan pekerjaan bukan kesalahan swasta, tapi karena kegagalan pemda.

Perlu penelitian lanjutan mengenai seberapa intensif putusan serupa terjadi di lapangan. Jika terjadi masif, dikhawatirkan kejadian ini akan membuat swasta khawatir bermitra dengan pemerintah.

Pandemi yang terjadi saat ini perlu menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dengan memastikan agar tiga catatan kritis diatas diperhatikan dan dicarikan solusinya. (Richo Andi Wibowo | Dosen FH UGM dengan minat riset Kontrak Pemerintah dan Pencegahan Patologi Birokrasi | Anggota UNIID)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac TIba di Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap ke-17 Sebanyak 10 Juta Dosis Sinovac TIba di Indonesia

Nasional
PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Arus Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Nasional
Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X