Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 07/07/2020, 10:16 WIB
Ilustrasi pembangunan high rise building. KONTAN/BaihakiIlustrasi pembangunan high rise building.

Situasi diperumit karena sebagian bawahan mengambil sikap “Asal Bapak Senang”. Sehingga mereka sekadar mengamankan arahan pimpinan yang tidak berbasis kajian.

Misalnya, buru buru mengamankan kebijakan agar pembangunan dibangun dengan KPS dan mengesampingkan opsi pengadaan barang/jasa.

Telah ditemukan pula kasus hukum yang mengindikasikan dugaan di atas, yakni Putusan No 2351K/Pdt/2015. Skema KPS dalam kasus ini adalah Pengelolaan Benda Milik Negara/Daerah.

Inti kasus ini adalah terdapat pemda ingin menyediakan infrastruktur, lalu bekerjasama dengan pihak swasta. Setelah proses tender yang menghasilkan badan usaha terpilih, pemda tersebut berubah pikiran dan memilih untuk membangun dengan APBD.

Akibatnya, keputusan untuk balik badan tersebut berakibat pada sengketa hukum. Penulis dkk menilai bahwa insiden ini menguatkan dugaan bahwa keputusan sebelumnya memang diambil tidak dengan asas kehati-hatian dan kajian ilmiah (Wibowo, Putri, Azzuhri, 2019).

Catatan kritis yang ketiga adalah memastikan hukum beserta penegak hukum familiar dengan konsep KPS, dan bisa mencari solusi yang adil ketika terjadi sengketa.

Berkaca pada Putusan No 1765K/Pdt/2016, terdapat pemda yang bekerja sama dengan swasta untuk membangun infrastruktur. Pemda menyediakan tanah, swasta yang membangun, lalu swasta tersebut berhak mengelola bangunan tersebut untuk sekian waktu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Awalnya pemda berhasil menyediakan sebagian tanah yang diperjanjikan. Namun belakangan, pemda tidak bisa menyediakan sisa tanah. Sehingga konstruksi tidak bisa dilanjutkan.

Ketika para pihak bersengketa, lembaga pengadil tidak memberikan kompensasi kepada swasta atas konstruksi yang telah terbangun. Padahal kegagalan pekerjaan bukan kesalahan swasta, tapi karena kegagalan pemda.

Perlu penelitian lanjutan mengenai seberapa intensif putusan serupa terjadi di lapangan. Jika terjadi masif, dikhawatirkan kejadian ini akan membuat swasta khawatir bermitra dengan pemerintah.

Pandemi yang terjadi saat ini perlu menjadi momentum bagi pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dengan memastikan agar tiga catatan kritis diatas diperhatikan dan dicarikan solusinya. (Richo Andi Wibowo | Dosen FH UGM dengan minat riset Kontrak Pemerintah dan Pencegahan Patologi Birokrasi | Anggota UNIID)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Nasional
Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Pemkot Jaktim Gencarkan Pembuatan Sumur Resapan, 1.000 Titik Ditargetkan Rampung Akhir November

Nasional
UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 6 di Iran, Total 5.444 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Panglima TNI Sebut Alat Kesehatan Disiapkan di Tempat Isolasi Terpusat Pasien Covid-19

Nasional
Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X