Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan CPNS Kemenkeu dan Pendaftaran STAN Dimoratorium hingga 2024

Kompas.com - 07/07/2020, 10:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan orangtua untuk menyekolahkan anaknya di Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun ini harus tertunda.

Pasalnya, PKN STAN tengah melakukan moratorium pendaftaran mahasiswa baru dari 2020-2024.

Hal itu pun sejurus dengan rencana moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan pada periode yang sama.

Dilansir dari Kontan.co.id, alasan moratorium tersebut lantaran Kemenkeu telah menghitung dan menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerja mereka secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tunda Penerimaan CPNS 2020 dan 2021

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi SDM Kemenkeu pada saat ini.

Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut:

a. Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus growth tahun 2020

b. Pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024

c. Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020.

d. Pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal berasal dari rekrutmen umum 2019

e. Kecukupan anggaran dan dana prasarana pendukung lainnya.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tunda Penerimaan CPNS 2020 dan 2021

Merujuk hasil perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu tahun 2020-2024 dengan asumsi minus growth sebesar -1,2 persen sampai dengan -2,2 persen per tahun dan proyeksi jumlah pegawai Kemenkeu pada 31 Desember 2024 sejumlah 75.263 orang.

Asumsinya, pada 2020 jumlah PNS Kemenkeu 80.926. Jumlah tersebut menyusut pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sebanyak sebanyak 79.132 PNS pada 2021, 77.252 PNS pada 2022, 76.155 PNS pada 2023, dan menjadi 75.263 PNS pada 2024.

Menanggapi hal itu, Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengatakan soal moratorium pendaftaran PKN STAN dan moratorium penerimaan PNS di Kementerian Keuangan bukan kebijakan Kementeriannya saja.

"Saya belum tahu, kewenangan bukan pada PAN RB semata," kata dia ke Kontan.co.id, Minggu (5/7) malam.

Namun saat KONTAN sodorkan surat di atas, Tjahjo mengatakan bahwa memang anggaran untuk sekolah kedinasan tahun anggaran 2020 tidak ada kecuali Akpol, Akmil, dan UNHAN.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Lowongan PNS di Kemenkeu dan Pendaftaran PKN STAN Distop 2020-2024"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com