Dugaan Salah Tembak oleh Satgas Tinombala, Klaim Polri hingga Surat Pernyataan Keluarga

Kompas.com - 07/07/2020, 09:37 WIB
Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017 Mansur K103-15Foto Dokumentasi Apel Pasukan BKO Brimob Kelapa Dua Mabes Polri Untuk Operasi Tinombala 2017
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa kerja Satuan Tugas Tinombala baru-baru ini diperpanjang mulai 29 Juni hingga 30 September 2020.

Ini merupakan perpanjangan ketiga di tahun 2020 bagi satgas yang bertugas memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Hingga saat ini, tersisa 14 anggota kelompok MIT yang masih buron.

Namun sebelumnya, Satgas sempat menjadi sorotan karena kasus dugaan salah tembak yang mengakibatkan tewasnya dua warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2 Juni 2020 silam.

Menurut polisi, kedua korban tewas di wilayah KM 09 di Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso.

Baca juga: 14 Teroris DPO Belum Tertangkap, Operasi Tinombala-2020 Diperpanjang

Kedua korban diketahui bernama Syarifudin (25) dan Firman (17) yang merupakan warga Dusun Sipatuo, Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Akibat kejadian tersebut, keduanya tewas di tempat. Firman mengalami luka tembak di bagian mulut, sementara Syarifudin tertembak di bagian leher.

Atas peristiwa itu, Biro Provost Divisi Propam Polri serta Danpas Pelopor Korps Brimob Polri melakukan investigasi ke Poso pada 8-13 Juni 2020.

Baca juga: Dugaan Salah Tembak 2 Warga Poso, Polri: Petugas Sudah Sesuai SOP

Kronologi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono membeberkan kronologi peristiwa tersebut versi aparat kepolisian.

Awalnya, Awi mengatakan, kedua korban tidak melapor kepada petugas di Pos Sekat saat hendak memasuki wilayah KM 09.

"Pada saat kejadian, kedua korban memasuki area KM 09 tidak melapor ke petugas Pos Sekat terlebih dahulu," kata Awi di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020).

Menurut polisi, Pos Sekat didirikan karena wilayah KM 09 termasuk zona merah atau daerah rawan munculnya gangguan keamanan, seperti kontak senjata dengan kelompok teroris.

Maka dari itu, warga yang ingin masuk atau keluar wilayah KM 09 diwajibkan melaporkan kepada petugas di Pos Sekat.

Karena korban tak melapor, Awi menuturkan, aparat yang bertugas patut waspada dan segera melakukan penyergapan atau penghadangan terhadap keduanya.

Baca juga: Ini Kronologi Polisi Salah Tembak Warga Sipil di Poso Versi Polri...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X