Menpan RB Sebut Tak Ada Penerimaan CPNS Tahun 2020 dan 2021

Kompas.com - 07/07/2020, 09:04 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) pada tahun 2020 dan 2021.

"Rekrutmen CPNS dua tahun ini tidak ada," kata Tjahjo di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2020), seperti dikutipTribunnews.com.

Akan tetapi, Tjahjo mengatakan, penerimaan kedinasan seperti sekolah kepolisian dan militer akan tetap terlaksana sesuai jadwalnya.

"Kedinasan yang terprogram seperti Akpol, Akmil itu tetap jalan pada 2021," ujar dia.

Baca juga: Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2019 Digelar Agustus-Oktober 2020

Dilansir dari Kontan.co.id, tidak adanya penerimaan CPNS ini merupakan dampak penularan virus corona atau Covid-19.

Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan penyederhanaan birokrasi sehingga kebutuhan pegawai bisa menggunakan PNS yang sudah ada.

Sementara itu, menurut Tjahjo, seleksi CPNS formasi 2019 yang sempat tertunda akan tetap dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Adapun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana mengatakan, tes seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS 2019 akan dilaksanakan pada Agustus-Oktober 2020.

"SKB (seleksi kompetensi bidang) direncanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020, setelah ujian seleksi sekolah kedinasan selesai," kata Bima saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Penjelasan Menpan RB soal Penundaan SKB CPNS akibat Wabah Covid-19

Bima mengatakan, terkait lokasi pelaksanaan CPNS 2019, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, BKN telah menyiapkan surat edaran terkait pelaksanaan SKB CPNS 2019 dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Jadi tetap melihat keadaan situasi perkembangan pandemi Covid-19 ke depan," ujarnya. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X