Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Resuffle, Ini Tanggapan Prabowo dan Airlangga

Kompas.com - 07/07/2020, 09:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan menjawab wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Keduanya diketahui melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2020) sore.

Seperti diketahui, di dalam kabinet bentukan Jokowi-Ma'ruf Amin, keduanya menduduki posisi sebagai menteri. Prabowo merupakan Menteri Pertahanan, sedangkan Airlangga adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Terima kasih," singkat Prabowo sembari melambaikan tangan saat menanggapi pertanyaan salah seorang awak media, seperti dilihat dari Kompas TV.

Baik Prabowo maupun Airlangga keduanya langsung membalikkan badan dan meninggalkan kerumunan awak media.

Sebelumnya, di dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah isu politik. Salah satunya, terkait kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang akan dihelat dalam waktu dekat.

Menurut Prabowo, Gerindra akan membangun koalisi dengan Golkar di sejumlah pilkada.

"Di beberapa tempat kita cocok, di beberapa tempat kita setuju untuk berbeda. Tidak ada masalah," ucapnya.

Baca juga: Prabowo dan Airlangga Bertemu, Bahas Koalisi di Pilkada 2020

Sementara itu, Airlangga mengatakan, adanya perbedaan di dalam kontestasi pilkada merupakan hal yang wajar.

"Bahwa apa yang disampaikan dalam pilkada itu sesuatu yang normal dan wajar-wajar saja. Tetapi kita sepakat dan mendukung dan menjaga persahabatan, menjaga NKRI, dan kita berjuang untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam melakukan reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perekonomian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com