Kompas.com - 06/07/2020, 21:09 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri dalam rapat koordinasi melalui konferensi video bersama Ketua BPK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPKP, dan Kelapa LKPP di Kantor Kemendagri, Rabu (8/4/2020) hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, kasus korupsi yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur merupakan bukti nyata nepotisme yang menyebabkan korupsi.

Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encik Unguria yang berstatus suami-istri sebagai tersangka.

"Penangkapan tersangka korupsi di Kutai Timur membongkar relasi korupsi dan nepotisme. Para pejabat yang menduduki jabatan membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi," kata Firli, dikutip dari Antara, Senin (6/7/2020).

Firli menuturkan, relasi antara para tersangka dalam kasus tersebut sangat terang benderang.

Baca juga: Bupati Kutai Jadi Tersangka Korupsi, Kekayaannya Tercatat Hanya Miliki 1 Mobil Seharga Rp 40 Juta

Proyek-proyek Pemkab disetujui oleh Ketua DPRD yang juga istri bupati, kemudian, dicarikan rekanan yang juga tim sukses untuk pilkada bupati.

Lalu, Bupati menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19.

Sedangkan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur.

"Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara. Sangat terang benderang betapa lancarnya korupsi di Kutim," ujar Firli.

Baca juga: Perjalanan Karier Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Firli menambahkan, terjadinya praktik korupsi juga dipengaruhi oleh adanya kekuasaan dan kesempatan yang disertai minimnya integritas.

"Nah kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan," kata Firli.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Indonesia Jadi Koordinator Kemitraan ASEAN dengan AS 2021-2024

Nasional
Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Polri: Hari Pertama Larangan Mudik, 23.573 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Nasional
Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Nasional
Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Nasional
Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Video Viral Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Nasional
Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X