Komisi II Minta Kemenpan RB Tingkatkan Kemampuan ASN Manfaatkan Teknologi selama WFH

Kompas.com - 06/07/2020, 19:29 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah, khususnya selama pandemi Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan rapat kerja dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

"Menpan-RB juga harus mempersiapkan jaringan internet, serta meningkatkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada saat penerapan WFH selama pandemi Covid-19," kata Doli.

Baca juga: Soroti Netralitas ASN, Tjahjo Cerita soal Sekda yang Dukung Seorang Calon

Doli juga mengatakan, Komisi II meminta Kemenpan RB untuk berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan kualitas jaringan internet hingga layanan video atau web conference.

"Baik itu meningkat kualitas jaringan internet dan layanan video/web conference yang memiliki sistem keamanan tinggi agar data dan informasi pemerintah dapat terlindungi dari ancaman hacker atau kejahatan cyber lainnya," ujarnya.

Adapun dalam rapat kerja, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Johan Budi mengusulkan, rapat kerja yang sering dilakukan instansi pemerintah tidak hanya mengandalkan satu aplikasi digital yaitu Zoom.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menpan RB Curhat soal Sulitnya Pangkas PNS yang Tak Produktif

Ia berharap pemerintah memiliki aplikasi buatan sendiri agar keamanannya lebih terjaga.

"Kondisi pandemi membuat kita 'oh ternyata kita sebenarnya bisa efektif juga kerja-kerja melalui dengan menggunakan Zoom', atau usulan gimana kita bisa bikin sistem sendiri sehingga di mana pun kita berada itu bisa melakukan kerja-kerja dengan bahkan lebih sempurna," kata Johan dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemenkominfo tengah membangun jaringan pengamanan cyber agar kerja secara daring lebih aman.

"Kemudian aplikasi via zoom, Telkomsel telah menghasilkan berapa produk kita tunggu. Saya kira karena kaitan pengamanan dari cyber juga dari Kominfo juga. Dan Menpan sudah ketemu Kominfo untuk segera membangun satu network itu. Kembali tadi ke anggaran tadi Kominfo mau membangun satu tempat yang database sudah satu data lengkap dengan ini," kata Tjahjo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 21 Juni: 84.418 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 87 Kabupaten/Kota Lebih dari 70 Persen

Nasional
UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

UPDATE 21 Juni: Sebaran 14.536 Kasus Baru di 33 Provinsi, Jakarta Tembus 5.000 Kasus

Nasional
Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Rekor 14.536 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

PPKM Mikro Akan Diperkuat, Panglima TNI: Efektif Tekan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: Ada 147.728 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

UPDATE 21 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 124.845

Nasional
UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Juni: 54.956 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI, dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X