Kompas.com - 06/07/2020, 19:16 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya. (DOK. KLHK) Menteri LHK Siti Nurbaya.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mendapat insentif 56 juta dollar AS atau setara Rp 812 miliar dari Norwegia karena berhasil menurunkan emisi karbon pada 2016-2017.

Pembayaran intensif ini merupakan kerja sama REDD+ (Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation).

Jumlah penurunan emisi yang berhasil dicapai Indonesia pada eriode tersebut yakni 11,2 juta ton CO2eq.

"Disepakati 11 juta ton atau senilai dana 56 juta dollar AS atau sekitar Rp 800 miliar, itu yang terkait pembayaran prestasi komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar selepas rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Jokowi Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 26 Persen Tahun Ini

Siti mengatakan, ada banyak kebijakan yang dilakukan Pemerintah RI hingga berhasil mendapat insentif tersebut.

Beberapa di antaranya yakni moratorium pembukaan lahan di hutan primer dan gambut sejak 2011.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, serta penegakan hukum yang lebih berat.

Kebijakan lainnya, pengembangan energi terbarukan biodiesel 30 persen (B30). 

Siti mengatakan, dana Rp 812 miliar tersebut akan digunakan untuk meneruskan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dana akan disalurkan lewat Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.

"Arahan presiden yang paling penting itu dipakai untuk pemulihan lingkungan, apakah pembibitan mangrove misalnya, pemulihan gambut misalnya atau penyelesaian lahan kritis," ucap Siti.

Baca juga: Pemerintah Norwegia Bayar 56 Juta Dollar AS kepada Indonesia untuk Emisi yang Turun

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya terus menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Hal itu untuk mewujudkan target menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun ini.

"Kita harus terus konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan gas rumah kaca," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2020), yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Ketika Orde Baru Tuding PRD Salah Satu Penyebab Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X