KPK Diminta Usut Penentuan Calon Eksportir Benih Lobster

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penentuan pihak-pihak yang menjadi calon eksportir benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"KPK harus mengusut kebijakan tersebut sampai dengan pembentukan pihak-pihak yang menjadi calon eksportir," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Donal menilai, ada dugaan nepotisme di balik keterlibatan beberapa kader Partai Gerindra dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.

"Menurut saya, tindakan tersebut tidak hanya bentuk konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, tapi juga bentuk tindakan nepotisme yang melanggar UU 28 tahun 1999," ujar Donal.

Baca juga: Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benih Lobster, ICW: Bentuk Nepotisme

Donal menuturkan, rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merevisi aturan larangan eskpor benih lobster telah menuai kontroversi sejak awal.

Sebab, banyak pihak yang sudah mencurigai rencana Edhy merevisi aturan yang dibuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Donal, terungkapnya nama-nama politikus Gerindra yang masuk dalam daftar calon eksportir benih lobster seolah membuktikan kecurigaan tersebut.

"Sekarang motif tersebut mulai terlihat dari sejumlah calon eksportir yang menerima izin berasal dari kelompok terafiliasi dengan menteri," ujar Donal.

Baca juga: Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi?

Penunjukkan perusahaan pengekspor benih lobster diketahui menuai polemik. Dalam sejumlah pemberitaan, sejumlah politikus disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan yang jadi calon eksportir benih lobster.

Bahkan mantan pelaku penyelundupan benih lobster juga disebut ikut mendaftarkan perusahaannya menjadi salah satu eskportir benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya.

Surat perintah diterbitkan oleh tim, yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya dan BKIPM.

Baca juga: Menteri Edhy Soal Eksportir Benih Lobster: Siapa yang Mendaftar, Kami Terima...

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Yang memutuskan juga bukan saya. (Tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," papar Edhy dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Ia pun mengaku siap dikritik karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerindra dalam daftar calon eksportif benih lobster yang telah diverifikasi.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy.