Kompas.com - 06/07/2020, 17:01 WIB
Sidang pendahuluan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang pendahuluan uji materi UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kuasa hukum pemohon uji materi Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menghadirkan Ki Gendeng Pamungkas dalam persidangan selanjutnya.

Ki Gendeng Pamungkas merupakan nama pemohon dalam berkas perkara tersebut.

"Kalau misalnya kami memutuskan ini diteruskan ke pemeriksaan pendahuluan, saudara harus menghadirkan prinsipal (Ki Gendeng Pamungkas) di sidang permohonan, saudara siap?," tanya Hakim Saldi Isra dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau dari Youtube MK RI, Senin (6/7/2020).

Diketahui, tokoh bernama Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan paranormal, telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Baca juga: KPU Harap Revisi UU Pemilu Memuat soal Rekapitulasi Suara Elektronik

Namun, kuasa hukum memastikan bahwa Ki Gendeng Pamungkas yang meninggal tersebut tidak sama dengan yang menjadi pemohon uji materi UU Pemilu di MK itu.

Oleh karenanya, Mahkamah meminta kuasa hukum membuktikan hal itu dengan menghadirkan Ki Gendeng Pamungkas dalam persidangan.

Atas permintaan Mahkamah itu, awalnya kuasa hukum pemohon tidak langsung mengiyakan.

Kuasa hukum menyebut bahwa hal ini harus diputuskan oleh senior tim hukum perkara yang tidak hadir dalam persidangan.

"Nanti kami putuskan, Yang Mulia. Tidak bisa sekarang, Yang Mulia," ujar Kuasa Hukum pemohon, Julianta Sembiring.

Baca juga: Fadli Zon: UU Pemilu Jangan Mengakomodasi Kepentingan Jangka Pendek

Namun demikian, majelis hakim mendesak kuasa hukum yang hadir sehingga permintaan tersebut pada akhirnya disanggupi.

"Anda putuskan maksudnya bagaimana? Ini perintah hakim, perintah persidangan. Anda harus laksanakan itu," kata Saldi dengan nada meninggi.

"Siap, Yang Mulia," jawab Julianta.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum membawa surat keterangan kematian.

Namun, surat tersebut tidak menerangkan bahwa Ki Gendeng Pamungkas meninggal dunia, melainkan seseorang bernama Imam Santoso.

Baca juga: Din Syamsuddin Kritik Revisi UU Pemilu, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Parpol

Keberadaan surat keterangan kematian itulah yang membuat kuasa hukum yakin bahwa Ki Gendeng Pamungkas yang oleh media diberitakan meninggal dunia adalah tidak sama dengan klien mereka.

Surat tersebut pun diserahkan kuasa hukum ke Majelis Hakim dalam persidangan.

Namun demikian, setelah diterima, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan itu tidak lengkap.

Pasalnya, surat tersebut tidak menerangkan sosok Imam Santoso karena tak memuat nomor induk kependudukan (NIK).

Padahal, NIK sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Ki Gendeng Pamungkas dan Imam Santoso adalah dua orang yang berbeda.

"Jadi ini tidak bisa kami konfirmasi melalui surat keterangan ini apakah Imam Santoso ini benar-benar sama dengan Ki Gendeng Pamungkas atau beda. Ini kita tidak bisa melihat dari sini," ujar Hakim Manahan P. Sitompul.

Baca juga: Komisi II: Revisi UU Pemilu Diharapkan Berlaku 15-20 Tahun

Majelis hakim kemudian meminta kuasa hukum menegaskan kembali apakah Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan pemohon perkara itu berbeda dengan Ki Gendeng Pamungkas yang telah meninggal dunia.

"Anda tolong tegaskan lagi bahwa Imam Santoso yang anda maksudkan di sini itu tidak sama dengan Ki Gendeng Pamungkas. Tolong ditegaskan lagi," ujar Hakim Saldi.

Kuasa hukum pun memastikan, bahwa keduanya bukan orang yang sama.

"Kalau kami, mengatakan tidak sama, Yang Mulia, karena berbeda KTP," kata Julianta.

Majelis pun meminta kuasa hukum menyampaikan NIK Imam Santoso di persidangan selanjutnya.

Baca juga: Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Majelis juga mewanti-wanti kuasa hukum memberikan keterangan yang benar dalam persidangan.

Apabila ternyata kuasa hukum terbukti memberikan keterangan yang tidak benar, Majelis Hakim menegaskan, bakal mencabut hak para kuasa hukum untuk berperkara lagi di MK.

"Ini bukan persoalan main-main. Kami merasa tidak mungkin Anda tidak tahu soal ini, tapi kan kami tidak instrumen untuk mengetahuinya. Makanya kami serahkan pada Anda untuk mencari kebenarannya," kata Hakim Saldi Isra.

"Kalau terbukti Anda memberikan keterangan tidak benar kepada kami, maka saudara bisa kami cabut semua kuasa yang ada dalam permohonan ini untuk beracara di Mahkamah Konstitusi setelah ini," lanjut dia.

Dalam berkas permohonan uji materi yang dimuat di laman resmi MK, diketahui bahwa berkas permohonan pengujian UU Pemilu Ki Gendeng Pamungkas diregistrasi di MK pada 19 Mei 2020.

Baca juga: Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia, Berikut Sepak Terjangnya Selama Ini...

Ki Gendeng Pamungkas meminta supaya MK menyatakan sejumlah padal dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, beberapa pasal itu menghalanginya untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim sempat bertanya ke kuasa hukum apakah Ki Gendeng Pamungkas yang menjadi pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sama dengan Ki Gendeng Pamungkas yang oleh media diberitakan meninggal dunia.

Saat itu, kuasa hukum menjawab tidak tahu dan akan memastikannya terlebih dahulu.

Adapun kabar meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas yang merupakan seorang paranormal itu diberitakan sejumlah media pada 6 juni 2020 lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Ajak Jajaran Kemensos Genjot Kualitas SDM, Mensos Risma: Kuncinya Reformasi Birokrasi

Nasional
Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Silaturahmi Lebaran, Jokowi Video Call Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, Menag: Mari Perkuat Moderasi Beragama

Nasional
Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Cerita Lebaran dari Markas Satgas Covid-19...

Nasional
Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Prabowo Shalat Id dan Berlebaran di Hambalang

Nasional
Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Shalat Id di Rumah Dinas Bareng Keluarga, Ketua DPR Ingatkan Berbagi Kebahagiaan di Masa Pandemi

Nasional
Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Anggota Paspampres Jadi Khatib Shalat Id Jokowi, Ini Isi Khotbahnya

Nasional
Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Lebaran, Doni Monardo Ajak Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nadiem Rayakan Lebaran di Rumah, Ingatkan Kepedulian terhadap Sesama

Nasional
Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Jokowi Shalat Id di Istana Bogor, Anggota Paspampres Bertindak sebagai Imam dan Khatib

Nasional
Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Iriana Shalat Idul Fitri di Halaman Istana Bogor

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Idul Fitri 1442 H, Menag: Semoga Ibadah Saat Pandemi Meningkatkan Ketakwaan

Nasional
Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Pandemi Belum Usai dan Solidaritas Indonesia Kirim Oksigen ke India yang Kolaps akibat Covid-19

Nasional
Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Idul Fitri 1442 H, Menkominfo Ajak Masyarakat Silaturahmi secara Digital

Nasional
Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Baru 5 Persen Masyarakat yang Divaksinasi Lengkap Covid-19, Kemenkes Percepat Proses Vaksinasi Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X