Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benih Lobster, ICW: Bentuk Nepotisme

Kompas.com - 06/07/2020, 16:57 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKoordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, ada dugaan nepotisme di balik keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Menurut saya, tindakan tersebut tidak hanya bentuk konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, tapi juga bentuk tindakan nepotisme yang melanggar UU 28 Tahun 1999," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Senin (6/7/2020).

Dalam undang-undang tersebut, nepotisme diartikan sebagai perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Baca juga: Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benur, Menteri Edhy: Tidak Masalah, Saya Siap Dikritik

Donal mengatakan, rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merevisi aturan larangan ekspor benih lobster telah menjadi kontroversi sejak awal.

Sebab, banyak pihak yang sudah mencurigai rencana Edhy merevisi aturan yang dibuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu.

Menurut Donal, terungkapnya nama-nama politikus Gerindra yang masuk daftar calon eksportir benih lobster seolah membuktikan kecurigaan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang motif tersebut mulai terlihat dari sejumlah calon eksportir yang menerima izin berasal dari kelompok terafiliasi dengan menteri," ujar Donal.

Ia pun meminta Edhy untuk tidak berkilah dengan menyatakan nama-nama calon eksportir itu ditentukan oleh tim yang dibentuk KKP.

"Menurut saya, keputusan tersebut pada akhirnya akan tergantung menteri untuk menentukan eksportir. Terlalu naif kalau menyebutkan diputuskan oleh tim seolah menteri tidak mengetahuinya," kata Donal.

Penunjukan perusahaan pengekspor benih lobster kembali menuai polemik. Dalam beberapa pemberitaan, sejumlah politikus disebut-sebut menduduki jabatan tinggi di perusahaan yang jadi calon eksportir benih lobster.

Baca juga: Kebijakan Ekspor Benih Lobster Sembunyi di Balik Pandemi? Ini Kata Menteri Edhy

Bahkan, mantan pelaku penyelundupan benih lobster juga disebut ikut mendaftarkan perusahaannya menjadi salah satu eksportir benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, surat perintah pemberian izin eksportir bukan ada di tangannya.

Surat perintah diterbitkan oleh tim yang terdiri dari Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Budidaya, dan BKIPM.

Tim juga melibatkan Inspektorat Jenderal dan diawasi oleh Sekretaris Jenderal. Selama tim tidak mengikuti kaidah, Edhy menegaskan tak segan-segan mencabut izinnya.

"Yang memutuskan juga bukan saya, (tapi) tim. Tapi ingat, tim juga saya kontrol agar mengikuti kaidah," papar Edhy dalam raker bersama Komisi IV DPR RI, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Ia pun mengaku siap dikritik karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerindra dalam daftar calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi, coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari lima orang atau dua orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.