Kompas.com - 06/07/2020, 15:23 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ipi Maryati memberi keterangan pada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah tiga fitur baru pada platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA).

"Di tengah masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KPK telah menambah tiga fitur baru pada platform JAGA," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Senin (6/7/2020).

Dua dari tiga fitur baru itu adalah fitur tentang anggaran Covid-19 pemerintah daerah pada modul JAGA Bansos dan informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul JAGA Anggaran.

Baca juga: Percepat Realisasi Anggaran Pemerintah di Semester II akan Dorong Ekonomi RI

Ipi mengatakan bahwa lewat dua fitur tersebut, masyarakat dapat mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Sementara, satu fitur baru lainnya adalah pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul JAGA Kesehatan.

"Melalui fitur kepesertaan JKN, masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya," ujar Ipi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perubahan lainnya, lanjut Ipi, KPK mengintegrasikan monitoring centre for prevention (MCP) yang selama ini diakses lewat laman korsupgah.kpk.go.id kini dapat diakses lewat situs JAGA.ID.

Baca juga: Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

JAGA diketahui adalah platform pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016 untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik.

Saat ini, JAGA sudah mengembangkan enam modul tentang pelayanan publik, yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi.

Kemudian, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Anggaran Daerah serta yang terbaru adalah Bansos Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.