KPU Tak Ingin Pemungutan Suara Elektronik pada Pilkada 2020

Kompas.com - 06/07/2020, 14:26 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020) Youtube/BNPBKetua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut bahwa pihaknya belum punya rencana menggelar pemungutan suara secara elektronik atau e-voting, termasuk pada Pilkada 2020.

Menurut Arief, ada sejumlah pihak yang mengusulkan supaya Pilkada tahun ini digelar menggunakan e-voting karena adanya pandemi Covid-19. Tetapi, KPU berpandangan bahwa metode ini akan menghilangkan kultur pemilihan secara langsung.

"Ada banyak masukan supaya pakai online ya vote online," kata Arief di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

"Tapi KPU berdasarkan pengalaman lihat pemilu di banyak negara, kebetulan saya juga melihat sendiri, menurut saya kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara langsung, itu tetap manual," ujarnya.

Arief mengatakan, tahapan pemilihan umum yang mungkin dilakukan secara elektronik adalah rekapitulasi suara atau e-rekap.

Jika metode itu digunakan, setelah pencoblosan tidak ada lagi rekapitulasi suara secara manual berjenjang dari daerah ke pusat karena sistemnya menggunakan teknologi informasi.

Menurut Arief, konsep e-rekap sebenarnya sudah diwujudkan KPU dengan menciptakan sistem informasi penghitungan suara (Situng) pasa Pemilu 2019.

Hanya saja, ketika itu perhitungan Situng bukan menjadi hasil rekapitulasi suara resmi yang ditetapkan oleh KPU. Situng hanya menjadi acuan masyarakat dalam memantau rekapitulasi suara.

Baca juga: PDI-P Rekomendasikan Istri Bupati Anas, Ipuk Fiestiandani Maju di Pilkada Banyuwangi

"Kultur kita sudah siap enggak menyatakan bahwa rekap itu (elektronik) hasil resmi? Ini yang mau kami dorong. Mungkin belum sampai dengan pemungutan suaranya tapi sampai rekapnya," ujar Arief.

Arief mengatakan, jika rekapitulasi digelar secara elektronik, maka tahapan tersebut tak memakan waktu yang lama hingga berhari-hari.

Metode tersebut juga akan menghemat biaya, karena tidak diperlukan banyak kertas sebagaimana rekapitulasi manual. Bahkan, partai politik juga tak perlu mengirim banyak saksi.

Arief berharap, jika Undang-Undang Pemilu dan Pilkada direvisi, ke depan e-rekap dapat ditetapkan menjadi hasil resmi dari sebuah proses pemilihan umum.

"Mudah-mudahan ketika revisi undang-undang ini dilakukan termasuk untuk Pemilu 2024, e-rekap ditetapkan menjadi hasil pemilu resmi," kata dia.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Semangat Hadapi Pilkada 2020? Ini Jawaban Kemendagri

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X