KPU Tak Ingin Pemungutan Suara Elektronik pada Pilkada 2020

Kompas.com - 06/07/2020, 14:26 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020) Youtube/BNPBKetua KPU RI Arief Budiman dalam diskusi bersama BNPB bertema Pemilu di masa Pandemi (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyebut bahwa pihaknya belum punya rencana menggelar pemungutan suara secara elektronik atau e-voting, termasuk pada Pilkada 2020.

Menurut Arief, ada sejumlah pihak yang mengusulkan supaya Pilkada tahun ini digelar menggunakan e-voting karena adanya pandemi Covid-19. Tetapi, KPU berpandangan bahwa metode ini akan menghilangkan kultur pemilihan secara langsung.

"Ada banyak masukan supaya pakai online ya vote online," kata Arief di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

"Tapi KPU berdasarkan pengalaman lihat pemilu di banyak negara, kebetulan saya juga melihat sendiri, menurut saya kita jangan menghilangkan kultur pemungutan suara langsung, itu tetap manual," ujarnya.

Arief mengatakan, tahapan pemilihan umum yang mungkin dilakukan secara elektronik adalah rekapitulasi suara atau e-rekap.

Jika metode itu digunakan, setelah pencoblosan tidak ada lagi rekapitulasi suara secara manual berjenjang dari daerah ke pusat karena sistemnya menggunakan teknologi informasi.

Menurut Arief, konsep e-rekap sebenarnya sudah diwujudkan KPU dengan menciptakan sistem informasi penghitungan suara (Situng) pasa Pemilu 2019.

Hanya saja, ketika itu perhitungan Situng bukan menjadi hasil rekapitulasi suara resmi yang ditetapkan oleh KPU. Situng hanya menjadi acuan masyarakat dalam memantau rekapitulasi suara.

Baca juga: PDI-P Rekomendasikan Istri Bupati Anas, Ipuk Fiestiandani Maju di Pilkada Banyuwangi

"Kultur kita sudah siap enggak menyatakan bahwa rekap itu (elektronik) hasil resmi? Ini yang mau kami dorong. Mungkin belum sampai dengan pemungutan suaranya tapi sampai rekapnya," ujar Arief.

Arief mengatakan, jika rekapitulasi digelar secara elektronik, maka tahapan tersebut tak memakan waktu yang lama hingga berhari-hari.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X