Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Jangan Harapkan Bantuan Negara Lain pada Masa Pandemi Covid-19

Kompas.com - 06/07/2020, 13:56 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia sedianya jangan mengharapkan bantuan dari negara lain pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Pemimpin bangsa, kata dia, harus mandiri dalam melakukan berbagai penanganan Covid-19.

"Pemimpin dalam masa pandemi harus mandiri. Contoh Indonesia jangan mengharap kita dapat bantuan Jepang, China, Amerika, Eropa karena mereka juga kena," ujar Kalla dalam webinar LSPR, Senin (7/6/2020).

"Jadi harus ada kemandirian bangsa itu dan pemimpin harus membawa kemandirian dan kebersamaan bangsa, karena apa pun yang diputuskan atau dilakukan tanpa kebersamaan bangsa itu maka tidak akan terlaksana," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Contoh kebersamaan yang dimaksud yakni kepatuhan masyarakat untuk melakukan instruksi yang sudah digaungkan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Ia pun meminta masyarakat tetap berada di rumah dan menjaga jarak mereka masing-masing apabila di luar rumah.

Selain itu, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun.

"Semua itu kebersamaan dan persatuan, kedisiplinan sangat tergantung dari kepemimpinan bangsa. Kita bisa melihatnya dari negara yang berhasil dan gagal," ujar Ketua PMI ini.

Selain itu, Kalla mengatakan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain. Saling bertukar pengetahuan dan informasi agar bisa menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Kalla mengatakan, Indonesia butuh pengalaman dari Korea Selatan, Vietnam, dan Taiwan mengenai bagaimana mereka menangani pandemi Covid-19.

"Kita butuh pengalaman mereka, kita bisa saja mempelajarinya, minta pengalamannya. Asal jangan mengharap bantuan material, tapi pengalaman dan akses," kata dia.

"Kita memang harus menjaga akses hubungan sinergi dengan luar untuk dapatkan akses karena masalah ini masih panjang," ucap dia.

Baca juga: Anies dan Jusuf Kalla Resmikan Masjid Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki

Sinergi, pengalaman, informasi, dan sistem itu, kata Kalla, akan sangat berguna apabila nantinya vaksin Covid-19 telah ditemukan.

Apabila Februari 2021 vaksin ditemukan, pasti negara penemu vaksin bersangkutan akan menggunakannya terlebih dahulu.

"Mungkin kita dapatnya katakanlah September-Oktober tahun depan, tapi kita punya penduduk 200 juta, kalau memberikan vaksin kepada penduduk sejumlah itu 1 juta per hari apakah bisa? Itu butuh setahun," kata dia.

"Jadi apa pun penemuan vaksin itu tahun depan, baru bisa (divaksin) semua orang ini tahun 2022. Jadi masih minta maaf dalam 2 tahun dari sekarang kita masih pakai masker, makanya butuh sinergi, pengalaman, informasi dan sistem," kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com