Kompas.com - 06/07/2020, 13:34 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal menyebut bahwa salah satu alasan pemerintah ingin Pilkada tetap digelar meski dalam situasi pandemi adalah justru untuk menanggulangi Covid-19.

Momentum Pilkada tahun ini dinilai penting untuk menghasilkan kepala daerah yang mampu menangani wabah.

Sebab, jika Pilkada ditunda dan jabatan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas (Plt), dikhawatirkan pandemi Covid-19 tak tertangani dengan baik.

"Kenapa kok pemerintah semangat? Kami membutuhkan hasilnya," kata Safrizal di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Menurut Ketua KPU, Pilkada 2020 akan Jadi Sejarah Indonesia

"Kepala daerah membutuhkan speed penuh, power penuh, di dalam rangka ngegas menangani Covid," lanjut dia.

Safrizal mengatakan bahwa roda pemerintahan di daerah dalam situasi pandemi harus dijalankan dengan kemampuan penuh.

Sementara, Plt memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.

Jika pemerintahan tak dijalankan baik, kata Safrizal, masyarakat yang akan menjadi korban.

Baca juga: Tito Karnavian Minta Tokoh Agama dan Adat Dukung Pilkada 2020

"Kalau dia enggak memiliki gas penuh, enggak memiliki speed penuh dalam power-nya dalam menangani Covid gara-gara dia Plt, maka korbannya, akibatnya, adalah masyarakat," ujar dia.

Meski digelar dalam situasi pandemi, Safrizal memastikan bahwa pihaknya akan mengontrol supaya pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Protokol kesehatan dijalankan berdasar kepada tingkat penyebaran virus atau zonasi di suatu daerah. Pelaksanaan pilkada di daerah zona hijau akan berbeda dengan di daerah zona merah.

Baca juga: Bawaslu Sebut Beban Pengawas di Pilkada 2020 Lebih Berat Akibat Covid-19

Misalnya, di daerah zona hijau kampanye atau kegiatan yang mengumpulkan massa secara fisik diperbolehkan dengan membatasi yang hadir maksimal 200 orang.

Di daerah zona merah, jumlah massa dalam kegiatan tersebut harus lebih sedikit.

"Jadi nanti KPU akan dibantu oleh Gugus Tugas baik nasional, daerah, provinsi, kabupaten/kota untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan berdasar zonasi," ujar dia.

Safrizal pun meminta supaya masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat di pilkada untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Baca juga: Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

"Kata kuncinya adalah disiplin. Kita, KPU, Gugus Tugas, berbagai sektor sudah mengatur tentang pedoman penerapan protokol kesehatan, kuncinya adalah disiplin," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai, Senin (15/6/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Nasional
Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Nasional
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Nasional
Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Nasional
Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Nasional
Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Arab Saudi Buka Izin Umrah Terbatas Saat Pandemi, Ini Penjelasan KJRI Jeddah

Nasional
Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Nasional
Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Kemendagri Cabut Hak Akses Data Kependudukan dari 153 Lembaga

Nasional
Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Satgas Minta Lansia dengan Komorbid Konsultasi ke Dokter Sebelum Vaksinasi

Nasional
11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

11 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Pulau Jawa Tidak Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X