Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/07/2020, 13:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menilai wacana perombakan reshuffle kabinet yang diembuskan Presiden Joko Widodo bergantung pada progres kinerja para menterinya.

Hal itu disampaikan Pratikno menanggapi wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni.

"Ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle. Gitu. Intinya begitu. Tentunya dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus," kata Pratikno saat menyampaikan keterangan pers terkait persiapan peringatan HUT ke-75 RI lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Indonesian Public Weighs in on President Jokowi Cabinet Reshuffle

"Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya enggak ada isu, enggak relevan lagi reshuffle," lanjut Pratikno.

Ia mengatakan, saat ini sebaiknya seluruh kekuatan pemerintahan difokuskan pada upaya mengatasi Covid-19.

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 membawa dampak kesehatan dan ekonomi yang serius sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Ia pun mengatakan, para menteri telah bekerja ekstrakeras usai Presiden menegur mereka dengan ancaman reshuffle.

Kini, kata Pratikno, Kabinet Indonesia Maju hendak fokus pada penanganan Covid-19 dan tak ingin dipusingkan dengan isu reshuffle.

"Itulah mengapa beliau menyampaikan teguran yang keras kepada kita semuanya, kepada kami agar mempercepat kinerjanya. Terutama sekali antara lain adalah permasalahan ekonomi di masyarakat harus segera diselesaikan," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengancam melakukan reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Baca juga: Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perekonomian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com