Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Kompas.com - 06/07/2020, 11:46 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merealokasi anggaran 2020 sebesar Rp 3.464,92 triliun untuk membantu penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, realokasi tersebut merupakan bagian dari pemotongan belanja seluruh kementerian dan lembaga sebesar Rp 145,7 triliun.

“Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/KMK.02/2020, pagu APBN yang awalnya Rp 9,6 triliun, dipotong dan disesuaikan menjadi Rp 6,2 triliun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam Rapat Kerja Lanjutan dengan Komisi VII DPR, Selasa (23/6/2020), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Adapun anggaran yang dipotong adalah  yang diperuntukkan untuk belanja barang seperti perjalanan dinas, paket pertemuan, biaya rapat, honorarium, serta pemblokiran anggaran yang belum memenuhi data dukung, dan penundaan renovasi atau pembangunan gedung.

Baca juga: DPR Sepakati Anggaran ESDM Tahun 2021 Rp 6,84 Triliun, untuk Apa Saja?

Sementara itu, khusus untuk pembangunan infrastruktur, kebijakan pemotongan diutamakan pada pekerjaan yang tidak mungkin selesai pada 2020, tidak urgent atau bukan untuk wilayah terpencil, memiliki kemungkinan kenaikan biaya karena kenaikan kurs, serta belum terdapat kepastian lokasi.

“Proyek ini dapat ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya,” kata Arifin.

Pergeseran pos anggaran sektor minyak dan gas (migas) dari Rp 3,7 triliun menjadi Rp 1,9 triliun, lanjut Arifin, menyebabkan beberapa perubahan kegiatan.

Perubahan itu antara lain pembangunan jaringan gas yang awalnya 266.070 Sambungan Rumah Tangga (SR) menjadi 127.864 SR, koverter kit nelayan dari 40.000 paket menjadi 15.000 paket, dan konkit petani dari 10.000 paket menjadi 7.000 paket.

“Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg akan dilakukan pada 2021,” kata Arifin.

Baca juga: Lagi, ESDM Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Rapat 2020 Rp 235,7 Miliar

Kemudian pada sektor energi terbarukan, beberapa proyek yang dikurangi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap perkantoran, gedung sosial dan rumah ibadah dari 800 unit menjadi 100 unit.

Lalu juga Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dari 45.000 titik menjadi 1.800 titik, dan revitalisasi PLT EBT dari 24 unit menjadi 7 unit.

Selanjutnya, pagu infrastruktur geologi disesuaikan dari Rp 619,08 miliar menjadi Rp 387,59 miliar. Dampaknya, pembangunan proyek sumur bor air tanah berubah dari 1.000 titik menjadi 30 unit, dan renovasi pos pengamatan gunung api dari 10 unit menjadi 5 unit.

Meski begitu, Kementerian ESDM juga menambah beberapa proyek baru, salah satunya PLTS atap untuk cold storage sebanyak 14 unit dengan anggaran Rp 119,68 miliar.

Anggaran infrastruktur energi baru terbarukan dari Rp 1,17 triliun ditetapkan menjadi Rp 610 miliar,” kata Arifin.

Baca juga: Dipangkas Rp 3,4 Triliun, Anggaran Kementerian ESDM Tinggal Rp 6,2 Triliun

Arifin mengatakan, sebagian realokasi anggaran Kementerian ESDM akan digunakan untuk perluasan jaring pengaman sosial berupa pemberian diskon listrik kepada rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan 900 VA, serta UMKM golongan B-1 450 VA dan I-1 450 VA.

“Kami mengapresiasi usulan para pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI untuk melakukan refocusing melalui optimalisasi kegiatan infrastruktur APBN-P Kementerian ESDM 2020,” kata Arifin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com