Selain AHY, nama lain yang muncul adalah Mumtaz Rais. Berbeda dengan AHY, anak politikus senior Amien Rais ini disodorkan langsung oleh elite PAN untuk menjadi salah satu kandidat menteri.
Selain Mumtaz, ada sejumlah nama lain yang disodorkan partai pendukung pasangan Prabowo Sandi ini para Pilpres 2019 lalu ini. Di antaranya Soetrisno Bachir (Ketua Wanhor DPP PAN), Eddy Soeparno (Sekjen DPP PAN) dan Teguh Juwarno (eks Ketua Komisi VI DPR RI).
Munculnya nama-nama dari partai nonkoalisi pendukung Jokowi ini ditanggapi miring partai koalisi pendukung Jokowi. Mereka menyatakan, sebelum menyodorkan nama dan bergabung dalam kabinet, sebaiknya PAN menentukan sikap politiknya terkait pemerintahan Jokowi. Mereka harus menerima plus minus Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan tidak main dua kaki di kemudian hari.
Menambah gerbong koalisi di tengah jalan sebenarnya bukan hal baru bagi Jokowi. Mantan Gubernur DKI ini pernah melakukan hal tersebut saat menjabat presiden pada periode pertama.
Saat itu, koalisi pemerintahan Jokowi mengizinkan Golkar dan PAN untuk bergabung dan kemudian mendapat posisi di kabinet. Secara politik hal itu dimungkinkan. Jokowi pasti berpikir untuk bisa merangkul sebanyak mungkin dukungan untuk kelancaran agenda dan kebijakannya. Terlebih, dukungan itu diperlukan untuk periode keduanya.
Reshuffle kabinet sebenarnya sesuatu yang lazim di republik ini dan banyak dilakukan presiden sebelum Jokowi. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi melakukan empat kali perombakan kabinet.
Reshuffle pertama dilakukan dalam tempo yang terbilang cepat, yakni pada 12 Agustus 2015 atau lebih kurang setelah 10 bulan kabinet Indonesia Kerja berjalan sejak dilantik pada 27 Oktober 2014.