Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Misalnya, korban kekerasan seksual yang menjadi pelaku pembunuhan, isu kawin paksa di Sumba, Nusa Tenggara Timur, meningkatnya kekerasan seksual di kampus, hingga banyaknya predator seksual yang dilaporkan.

Merujuk pada data tersebut, kata Veni, siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual.

"Ini bukti yang sangat jelas bahwa siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual," tegasnya.

Baca juga: Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Veni menegaskan, keberadaan RUU PKS merupakan harapan bagi publik.

Terutama bagi para pendamping korban dan keluarga korban yang mengharapkan adanya regulasi yang benar-benar dapat melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Di sisi lain, RUU PKS sendiri adalah bukti bahwa negara benar-benar memberikan jaminan rasa aman bagi warga negara.

"Karena berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai lembaga juga menunjukan adanya pengembangan trend modus dan locus kekerasan seksual yang terjadi, baik di ranah privat dan publik," ungkap Veni.