Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Kompas.com - 05/07/2020, 10:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa hari terakhir, isu perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin muncul ke permukaan.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh teguran Presiden Jokowi kepada para pembantunya itu dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020.

Meski, video itu baru diungkap ke publik melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Publik pun menebak-nebak siapa menteri yang akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Mulai dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Ada pula yang memprediksi nama-nama menteri yang kemungkinan akan dipertahankan oleh Presiden Jokowi.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio memprediksi, setidaknya ada beberapa menteri yang akan bertahan.

Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Kalau yang bertahan, paling Prabowo, Erick Thohir, Basuki dan Retno," ujar Hendri kepada Kompas.com, Minggu (5/7/2020).

Baca juga: Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Hendri pun mengungkapkan alasan mengapa menteri-menteri tersebut akan bertahan.

Prabowo, kata Hendri, selama menjadi Menteri Pertahanan banyak melakukan terobosan dan perbaikan yang baik di kementerian itu.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Prabowo tidak akan diganti.

"Prabowo sebenarnya sahabat Jokowi. Selama jadi Menhan, beliau lakukan terobosan dan pembenahan yang bagus," kata dia.

Kemudian Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, Basuki merupakan menteri andalan Presiden Jokowi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan posisi Basuki tak akan diganti.

Baca juga: Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

"Basuki memang andalan Jokowi untuk mewujudkan monumen-monumen infrastruktur Jokowi sehingga dia tidak mungkin diganggu," kata Hendri.

Sementara itu, Erick Thohir dinilai melakukan banyak hal baik dalam memperbaiki Kementerian BUMN, termasuk dalam penanganan Covid-19.

Termasuk Retno Marsudi yang dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Menteri Luar Negeri.

Selain keempat menteri tersebut, Hendri juga memprediksi, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro masuk jajaran menteri yang tidak akan di-reshuffle.

"Bambang Brodjonegoro juga menteri andalan Jokowi yang termasuk ke jajaran menteri paling loyal," kata dia.

Baca juga: Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Diketahui, kejengkelan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sidang kabinet tersebut terkait kinerja para menteri yang masih bekerja secara biasa dalam masa krisis seperti ini.

Padahal, ia meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Presiden Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com