Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet Indonesia maju pada pemegang hak prerogatif yakni Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun menegaskan bahwa partainya akan tetap berada di jajaran oposisi pemerintahan.

"Dan kita nunggu Pak Jokowi mau reshuffle monggo, mau kecilin (jumlah kementerian) monggo," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

"Pokoknya kita serahkan ke Pak Jokowi, PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya," sambung dia.

Baca juga: Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Terkait marahnya Jokowi dan ancaman reshuffle para menteri, Mardani engga berspekulasi lebih jauh.

Namun, ia mengatakan, apabila dalam waktu satu minggu tidak ada langkah konkret dari Jokowi terkait ucapannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya asal bicara.

"Saya enggak mau suudzan tapi kalau seminggu ini enggak ada kabar, omdo. Omong doang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Baca juga: Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Buat Rupiah Melemah ke Rp 14.522 Per Dollar AS

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.